"Tren halal lifestyle tidak hanya marak di negara Muslim, tetapi juga pada negara-negara non Muslim. Salah satu penyebabnya adalah semakin tingginya kesadaran akan pola hidup sehat, banyak pihak yang meyakini bahwa halal itu identik dengan higienis, itu adalah peluang bagi pelaku industri halal di Sumbar," kata Mahyeldi, di Bukittinggi, Kamis.
Saat membuka Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (FESMINA) dan Festival Ekonomi Digital (FEKDI) di Bukittinggi itu, Mahyeldi menjelaskan, jangkauan tren halal lifestyle itu cukup luas, tidak hanya terkurung pada sektor makanan dan minuman halal semata tapi juga busana, destinasi wisata, obat-obatan serta kosmetik.
Hal itu membuat peluang pengembangannya menjadi sangat terbuka. Apalagi, dewasa ini banyak negara yang berambisi menjadi pusat industri halal dunia, seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Malaysia, dan termasuk Indonesia.
"Sumbar sangat berpotensi untuk menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia, mayoritas warga yang beragama Islam menjadi daya dukung untuk itu. Kita harus ambil peluang ini," ujarnya lagi.
Selanjutnya, ia menegaskan Pemprov Sumbar mengapresiasi kegiatan FESMINA dan FEKDI Tahun 2023 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia.
Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan mulai tanggal 13-16 Juli ini merupakan bagian dari program kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar.
Dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumbar, Gubernur Mahyeldi menyebut pihaknya telah menjadi gerbong terdepan di Indonesia, ditandai dengan banyaknya program yang telah diinisiasinya terkait hal itu.
Terakhir, pada tanggal 26 Mei 2023, Pemprov Sumbar dianugerahi penghargaan Anugerah Adinata Syariah Tahun 2023 oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pemprov Sumbar berhasil meraih 9 penghargaan dari 10 kategori penghargaan yang diperlombakan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Endang Kurnia Saputra berharap kegiatan FESMINA dan FEKDI ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya di Sumbar.
"Kami akan terus mendukung upaya Pemprov Sumbar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” kata Endang pula.
Menurutnya, pengembangan ini sangat mungkin karena Pemprov Sumbar telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk merumuskan langkah-langkah arah kebijakannya. Bahkan, KDEKS Provinsi Sumbar ini merupakan KDEKS pertama yang terbentuk di Indonesia.
"Saat ini, ada sekitar 18 KDEKS provinsi yang telah terbentuk di Indonesia. Tapi KDEKS Sumbar adalah yang pertama," katanya lagi.
Baca juga: Penguatan ekosistem syariah didorong literasi dan inklusi keuangan
Baca juga: Ekonom UI: Potensi industri halal perlu dipacu jadi andalan ekspor
Baca juga: Penguatan ekosistem syariah didorong literasi dan inklusi keuangan
Baca juga: Ekonom UI: Potensi industri halal perlu dipacu jadi andalan ekspor