Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat menyatakan sangat tidak sepakat dengan kebijakan melakukan impor beras dari luar negeri yang dilakukan pemerintah pusat.

"Sebenarnya saya tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat melakukan impor beras demi melindungi produksi dan pasar komoditi pertanian padi Sulbar," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, seharusnya yang dilakukan saat ini adalah meningkatkan produksi komoditi padi Sulbar dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan Sulbar bukan dengan melakukan impor beras.

Karena kata dia, kondisi itu bisa membuat pasar komoditi pangan Sulbar tidak mendapat tempat dan bisa membuat petani sulit meningkatkan kesejahteraannya.

Sehingga ia berharap agar kedepan impor beras ditiadakan dan pemerintah mesti fokus meningkatkan produksi beras agar mengalami peningkatan dan dapat membuat ekspor pangan negara ini meningkat dalam rangka mengembangan ekonomi negara ini.

"Beras impor itu memang menguntungkan di satu sisi karena murah dari beras petani, namun itu justru akan semakin membuat petani tidak mampu menyejahterakan dirinya, sehingga impor beras mesti ditiadakan," katanya.

Gubernur mengatakan Sulbar saat ini terus memacu peningkatan produksi berasnya hingga mencapai satu juta ton per tahun dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar di sektor pertanian baik dengan mengandalkan APBD maupun bantuan pusat melalui APBN untuk sektor pertanian.

Ia mengatakan, di Sulbar terdapat sekitar 67.000 hektare tanaman padi dengan tingkat produksi mencapai 380 ribu ton per tahun itu akan terus dilakukan peningkatan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

"Pemerintah di Sulbar sampai tahun 2014 akan mencetak sekitar 28.000 hektare sawah baru serta menambah luas irigasi teknisnya yang saat ini mencapai 15.000 hektare hingga seluruh sawah di Sulbar memiliki sarana irigasi teknis dalam rangka mencapai target produksi satu juta ton beras per tahun," katanya. (MFH)