Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta inisiatif pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disertai pengawasan efektif harus diupayakan agar kuota volume tetap terjaga dan belanja subsidi energi tidak terganggu.

"Ini sudah bulan Maret, kalau terus dibiarkan, akan tidak baik untuk kesehatan fiskal kita," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Agus mengusulkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan BBM bersubsidi, yaitu dengan membatasi konsumsi bagi kendaraan pribadi dengan pelat nomor hitam di wilayah Jabodetabek yang diikuti delapan kota besar lainnya.

"Ini inisiatif yang konkret. Saya optimistis akan lebih baik dengan inisiatif pengendalian," katanya.

Menurut dia, apabila pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tidak dilakukan secara efektif, kemungkinan terburuk, kementerian lembaga harus melakukan inisiatif pemotongan belanja barang dan belanja sosial.

"Itu tentu saja membuat kementerian lembaga harus mengikat tali pinggang dengan lebih ketat," ujarnya.

Agus juga mengatakan bahwa opsi untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi masih ada dalam pilihan pemerintah untuk mengurangi beban belanja subsidi dan hal itu dapat dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Namun, upaya tersebut belum menjadi pertimbangan pemerintah karena masih banyak kajian sosial yang harus dilakukan terkait dengan dampak kebijakan penyesuaian tersebut.

"Kita harus memperhitungkan banyak faktor, termasuk nonkeuangan dan nonekonomi, khususnya di aspek sosial dan lain-lain, kalau kita mau menyesuaikan harga BBM," ujar Agus.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.

Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloiter apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya makin meningkat setiap tahunnya.
(S034/D007)