Semarang (ANTARA News) - Anggota DPR RI Dewi Aryani mengatakan kenaikan harga bawang putih di pasaran dalam negeri akan menguntungkan importir, apalagi Kementerian Perdagangan telah menerbitkan surat persetujuan impor (SPI) komoditas itu sebanyak 134.600 ton.

"Negara agraris seperti Indonesia dan merupakan penghasil bumbu, termasuk bawang putih dan merah, sungguh memilukan manakala justru sekarang terjadi krisis yang amat kritis," katanya melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang, Kamis.

Sebelumnya diwartakan, Kemendag menerbitkan SPI untuk importasi bawang putih berdasarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang diajukan oleh Kementerian Pertanian. Sebanyak 134.600 ton itu untuk 92 perusahaan importir terdaftar (IT) atau 84,15 persen dari total kebutuhan untuk periode Januari--Juni atau semester pertama sebesar 160.000 ton.

Dewi--wakil rakyat yang daerah pemilihannya penghasil bawang merah, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah--menegaskan bahwa harga bawang merah dan putih yang belakang ini melambung tinggi seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, pada kenyataanya, pengimporlah yang menikmatinya.

Oleh karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dr. Dewi Aryani memandang perlu meningkatkan produktivitas bawang di Tanah Air dan mematok harga minimum dalam negeri yang propetani.

"Stok juga harus di-`manage` karena bawang merupakan salah satu unsur komoditas penting dalam bidang obat-obatan, kuliner, industri pengolahan makanan, pariwisata, dan lain-lain," kata anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Jateng IX (Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) itu.

Ia lantas mempersoalkan sikap Pemerintah terkait dengan harga bawang yang melejit apakah tidak sadar atau sengaja melalaikan soal tata kelola pertanian. Hal ini mengingat, sektor pangan sudah "tandus", sekarang sektor penunjang pangan, yaitu bumbu juga hampir musnah.

"Secara sadar kita semua sedang terjerumus ke dalam jurang kehancuran berbagai sektor, mulai energi, pangan (pertanian), hingga air (lingkungan)," kata anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI itu.

Menyinggung rencana Pemerintah untuk menginvestasikan lahan pertanian di luar negeri, menurut Dewi, merupakan pembunuhan potensi dan peluang petani di Indonesia.

"Mestinya pertanian segera digarap secara sangat serius dan subsidi digelontorkan pada sektor pertanian untuk membangkitkan kembali berbagai potensi sumber daya pertanian kita," katanya menandaskan.

Ia mengingatkan bahwa bagaimanapun Indonesia pernah memiliki prestasi sebagai lumbung pangan Asia. Hal ini artinya capaian bisa diraih kembali jika semua elemen, termasuk Pemerintah dan DPR, secara serius mencari solusi teknis terkait pertanian dan pangan.
(D007/M028)