Presiden minta data bawang dibuat transparan
13 Maret 2013 18:45 WIB
Menurut Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, kenaikan harga bawang putih dan bawang merah dalam sepekan terakhir terkait dengan ketidakberesan kebijakan impor pangan.(ANTARA/Fanny Octavianus)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta data produksi dan permintaan bawang dibuat transparan.
"Berapa banyak yang kita produksi, berapa kebutuhan kita, kita menginginkan transparansi, dan perhitungan yang tepat dari semua pihak, BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Pertanian, semua. Mari kita hitung baik-baik dengan demikian tidak keliru kebijakan kita," kata Presiden di Jakarta, Rabu.
Dia juga meminta semua pihak terkait, termasuk para pedagang besar, mendukung pemerintah menyediakan pangan dengan harga terjangkau.
"Untuk bersama-sama membikin baiknya negara ini, sehingga rakyat kita dibikin lebih mampu mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari seperti pangan," katanya.
Presiden mengatakan, pemerintah akan menertibkan tata niaga pangan guna menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat.
"Bicara tata niaga dari masa ke masa, karena sudah kita jalankan puluhan tahun juga sering ada distorsi, penyimpangan, ada pihak-pihak yang menyiasati tata niaga itu untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, inilah yang sering terjadi," katanya.
"Berapa banyak yang kita produksi, berapa kebutuhan kita, kita menginginkan transparansi, dan perhitungan yang tepat dari semua pihak, BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Pertanian, semua. Mari kita hitung baik-baik dengan demikian tidak keliru kebijakan kita," kata Presiden di Jakarta, Rabu.
Dia juga meminta semua pihak terkait, termasuk para pedagang besar, mendukung pemerintah menyediakan pangan dengan harga terjangkau.
"Untuk bersama-sama membikin baiknya negara ini, sehingga rakyat kita dibikin lebih mampu mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari seperti pangan," katanya.
Presiden mengatakan, pemerintah akan menertibkan tata niaga pangan guna menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat.
"Bicara tata niaga dari masa ke masa, karena sudah kita jalankan puluhan tahun juga sering ada distorsi, penyimpangan, ada pihak-pihak yang menyiasati tata niaga itu untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, inilah yang sering terjadi," katanya.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
Tags: