Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengaku belajar dari Inggris dan Estonia dalam mengintegrasikan layanan publik.

Azwar Anas mengungkapkan Inggris pernah memiliki 2.000 situs web, kemudian menyisakan 1 situs web yang semua layanan digital pemerintah selalu terintegrasi. Sementara itu, Indonesia saat ini memiliki 27.000 aplikasi.

"Presiden sudah beri arahan tidak boleh lagi ada aplikasi baru, tidak boleh satu inovasi, satu aplikasi," ujar Azwar Anas dalam Lokakarya Optimalisasi Implementasi dan Capaian Target Roadmap SP4N-LAPOR 2020—2024 di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, kata Menpan RB, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan agar tidak ada lagi aplikasi baru. Pasalnya, selama ini setiap ada inovasi baru pasti akan menghasilkan satu aplikasi.

Menurut dia, sebanyak 27.000 aplikasi layanan publik yang telah ada saat ini justru memperumit masyarakat untuk mendapatkan layanan digital pemerintah.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengamanatkan Kemenpan RB agar mengoordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Bagaimana layanan-layanan sendiri-sendiri, sekarang akan disatukan. Baru saja kami belajar ke internasional sekarang semua adalah digital public infrastructure," jelasnya.

Menpan RB menyebutkan ada tiga kunci dari digital public infrastructure, yakni terintegrasi, digital id, dan data exchange. Setelah itu, pihaknya akan melakukan satu data di Bappenas untuk mengintegrasikan semua itu menjadi satu.

"Ini layanan yang akan kami satukan. Akan tetapi, nanti layanan ini perlu kontrol, salah satunya bagaimana orang lapor atau komplain terhadap setiap layanan yang dibuat," tambah Anas.

Hal ini juga mendapatkan respons positif dari Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair saat mengunjungi Kantor Kemenpan RB pada hari Senin (6/3).

Tony Blair menyatakan dukungan dan apresiasinya atas langkah pemerintah Indonesia dalam penerapan SPBE.
"Dia sampaikan kepada Pak Tarigan ini langkah yang tepat untuk melipatgandakan pencapaian dengan digitalisasi karena digitalisasi membuat reformasi handling complaint akan cepat," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Azwar Anas juga berkesempatan diundang ke Inggris dan diajak kunjungi Estonia. Dia mengatakan bahwa negara Eropa Timur pecahan Uni Soviet itu memiliki layanan digital pemerintah yang mencapai 99 persen.

Diungkapkan bahwa hanya 1 persen saja layanan pemerintah yang tidak dilakukan secara digital, yakni masalah perceraian.

Portal nasional Estonia, lanjut dia, tidak menampilkan kementerian/lembaga (K/L), tetapi layanan yang langsung kebutuhan masyarakat. Misalnya, apabila masyarakat membutuhkan bantuan sosial (bansos), situs web tersebut akan langsung melayaninya.

Kondisi seperti itulah yang saat ini sedang dituju oleh Kemenpan RB. Peraturan Presiden untuk government technology (govtech), kata dia, sudah selesai pada pekan depan.

"Ada di bawah Peruri. Dengan itu, teknologi digitalisasi pasti akan jelas," pungkas Menpan RB.

Baca juga: Gandeng 8 PT, Kemenpan RB perkuat implementasi SPBE dan layanan hukum
Baca juga: Menpan RB sampaikan rekomendasi penataan BAKTI Kemenkominfo