Menurut dia, penghematan pemakaian energi akan mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Jika subsidi berkurang maka bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Masyarakat harus menjaga agar tidak terjadi pemborosan energi, sebab pemerintah mengeluarkan biaya subsidi untuk penggunaan dan pemanfaatan energi," katanya.
Ia mengungkapkan pemerintah menyiapkan subsidi energi sekitar Rp500 triliun setiap tahun atau sekitar 18 persen dari APBN yang jumlahnya sekitar Rp3.000 triliun.
Selain terserap untuk subsidi energi, kata Syarief, APBN juga harus mengalokasikan sekitar 20 persen untuk membayar cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai sekitar Rp7.000 triliun hingga proyek infrastruktur.
"Pemerintah bisa fokus untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Jika ini bisa dilakukan maka kesejahteraan rakyat juga meningkat. Kita harus hemat energi demi meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik," imbuh anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Cianjur dan Kota Cianjur serta Kota Bogor ini.
Pada saat mengakhiri jabatan sebagai presiden tahun 2014, angka kemiskinan sebesar 10,9 persen. Adapun angka kemiskinan turun tujuh persen selama 10 tahun pemerintahan SBY.
Sementara itu, angka kemiskinan saat ini sembilan persen, dan secara keseluruhan, angka kemiskinan dari tahun 2014 hingga 2023 hanya turun 1-2 persen.
"Perubahan perilaku yang mendorong penggunaan energi secara efektif. Jika perilaku masyarakat dalam pemakaian energi berubah maka akan berdampak secara nasional," pungkasnya.