Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua majelis tinggi partai itu cenderung akan memilih digelarnya kongres luar biasa (KLB) daripada menunjuk langsung pelaksana tugas (Plt) ketua umum pengganti Anas Urbaningrum.

"Menurut saya, Pak SBY adalah orang yang demokratis sehingga beliau akan lebih memilih KLB daripada menunjuk langsung Plt. Namun, itu kembali saya serahkan kepada beliau selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat guna menentukan langkah-langkah yang akan diambil," kata Nurhayati saat ditemui di gedung DPR/MPR di Jakarta, Senin.

Namun, Nurhayati juga mengatakan bahwa dirinya secara pribadi belum mendapat kepastian dari majelis tinggi partai mengenai waktu pelaksanaan KLB tersebut.

"Saya belum tahu kapan itu (KLB) pastinya karena jujur saja saya hanya mengikuti dari media. Artinya, sejak beliau (SBY) kembali dari kunjungan luar negeri, kami belum pernah bertemu," katanya.

Langkah Partai Demokrat memilih KLB untuk menentukan ketua umum, menurut dia, menunjukkan sikap demokratis yang selalu dijunjung oleh SBY selaku ketua majelis tinggi.

"Saya sudah pernah bicara, Pak SBY selama ini memang selalu menunjukkan sikap demokrasi. Beliau ingin memberikan contoh yang baik dan ingin menata sistem demokrasi di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui tidak ada yang kebal hukum," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai kader-kader Demokrat yang berpeluang dipilih sebagai ketua umum bila KLB dilaksanakan, Nurhayati mengatakan semua kader memiliki peluang, dan semua itu tergantung seberapa kuat kader tersebut mendapat dukungan dari DPP, DPD, dan DPC.

"Saya kira semua punya peluang yang bagus, dan kalau mereka punya dukungan kader maka semua tergantung dari DPC. Karena yang punya hak suara itu DPP, DPD dan DPC," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa bahwa rencana perombakan Fraksi Partai Demokrat tidak bertujuan untuk menggeser ataupun "bersih-bersih" dari kepentingan tertentu.

"Yang saya dengar langsung dari Pak SBY bahwa tidak ada agenda `bersih-bersih` Fraksi Partai Demokrat dari siapa pun," katanya.

Karena itu, dia menyangkal bila rencana perombakan fraksi partai itu dikatakan bertujuan untuk `menggeser` anggota Fraksi Partai Demokrat yang dianggap sebagai `kubu pendukung` Anas Urbaningrum.

Menurut dia, agenda perombakan dalam fraksi partai itu merupakan hal yang memang rutin dilakukan. Namun, dia juga mengatakan bahwa sampai sekarang, partainya belum mengadakan rapat yang membahas mengenai rencana perombakan dalam fraksi tersebut.

"Memang ada agenda langkah-langkah untuk rotasi dalam fraksi partai, tetapi ini merupakan agenda rutin kami. Jadi, rotasi komisi atau posisi dalam fraksi adalah hal yang biasa. Ini bukan sesuatu yang `luar biasa`," ujarnya.

Nurhayati menambahkan, terkait rencana perombakan itu, pihak Fraksi Partai Demokrat juga masih harus menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

"Fraksi ini `kan kepanjangan tangan dari DPP maka bila ada arahan dari DPP, yang sekarang dipegang oleh empat Plt dan harus berkonsultasi dengan ketua majelis tinggi, kami baru bisa melaksanakan. Artinya, kebijakan yang diputuskan oleh ketua majelis tinggi partai pasti akan kami patuhi," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik menegaskan kemungkinan Partai Demokrat dalam waktu dekat mengelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan tinggal menunggu waktu pelaksanaannya.

Menurut Jero, sesuai dengan AD/ART partai maka sebenarnya posisi ketua umum bisa ditentukan dengan dua cara, yakni penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) atau pemilihan ketua umum melalui KLB.

Namun, Jero meyakini arahnya lebih ke pelaksanaan KLB. Ketika ditanya mengenai waktu pelaksanaan KLB, Jero menegaskan dalam waktu dekat.

"Setidaknya nanti sebelum penyerahan Daftar Caleg Sementara (9 April), kita akan punya ketum baru," katanya.

Dia juga mengatakan soal persiapan untuk pelaksanaan KLB tidak membutuhkan waktu lama.

"Cukup satu atau dua hari persiapan untuk itu (KLB) sudah bisa dilaksanakan," kata Jero.

(*)