Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan upaya pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus dilakukan tahun ini, agar konsumsinya tidak melebihi kuota 46 juta kiloliter.

Bambang mengatakan penggunaan BBM bersubsidi pada 2013 dapat mencapai angka 53 juta kiloliter akibat belum adanya kebijakan yang jelas terkait pembatasan konsumsi, padahal perekonomian nasional sedang tumbuh dan disparitas harga BBM makin tinggi.

"Ada potensi itu melonjak ke 50 juta-51 juta, karena pertumbuhan ekonomi terus jalan. Namun kalau disparitas harga makin tinggi, ada migrasi dari yang biasa pertamax ke premium. Jadi bisa saja itu nanti bisa menyentuh 53 juta-52 juta kiloliter," tuturnya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, apabila pengendalian tidak dilakukan dan konsumsi terus meningkat, maka anggaran belanja subsidi untuk BBM semakin tertekan dan hal tersebut mengganggu kesehatan fiskal secara keseluruhan.

"Kita sedang exercise apa yang bisa kita lakukan, salah satunya kombinasi dari (penyesuaian) harga dan non harga," ucapnya.

Bambang memprediksi setiap peningkatan kuota satu juta kiloliter dari volume yang ditetapkan 46 juta kiloliter, maka anggaran belanja subsidi untuk BBM akan bertambah sekitar Rp4 triliun-Rp5 triliun.

Selain itu, ia mengatakan, pengendalian BBM bersubsidi tersebut harus dilakukan agar pemerintah tidak lagi bergantung pada impor migas, yang menjadi salah satu penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan pada 2012.

Berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun, dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp306,5 triliun atau kelebihan 151,5 persen.

Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat sebesar Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2 persen) dan subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu Rp65 triliun (145,6 persen).

Volume BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter pada 2012, dalam kenyataan konsumsinya mencapai 45,2 juta kiloliter akibat kebijakan pengendalian yang kurang berhasil.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.