Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau Program Bedah Rumah yang ditujukan bagi keluarga berisiko stunting di Desa Rimba Balai, Banyuasin, Sumatra Selatan, Kamis.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Banyuasin Askolani yang mendampingi Wapres menjelaskan di tempat tersebut telah dibangun 19 unit dari target pembangunan 100 unit rumah, dengan biaya Rp35 juta per rumah.

“Ini rumah dengan konsep rumah sehat yang produktif, rumah ini kami kerjakan dengan gotong-royong. Kenapa dikatakan rumah sehat, rumah ini dilengkapi dengan semua fasilitas termasuk sanisitasinya, termasuk air bersih, dan juga toilet yang baik, yang bagus,” kata Askolani di Banyuasin, Kamis.

“Penduduk yang menempati (rumah) ini, yang tinggalnya di mana?” tanya Wapres.

“Diutamakan yang ada di desa ini dan Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai,” jawab Askolani.

Askolani menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat 43 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Banyuasin. Namun sampai dengan tahun 2022 sebanyak 10.851 unit telah ditangani, sehingga tersisa 1.993 RTLH di Banyuasin.

Menurut Askolani, sumber dana penanganan RTLH berasal dari APBD, bantuan gubernur, Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), dana desa, corporate social responsbility (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta dana gotong-royong masyarakat, eselon II, dan camat.

Adapun dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyerahkan bantuan sosial (bansos) program Keluarga Harapan Tahap 3 senilai Rp199.427.525.000, serta asistensi rehabilitasi sosial pada semester II senilai Rp1.128.961.960 yang akan disalurkan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

Selain itu, Wapres secara simbolik juga menyerahkan bansos program Keluarga Harapan Tahap 3 senilai Rp17.232.950.000 kepada perwakilan keluarga penerima, serta bantuan asistensi rehabilitasi sosial disabilitas kepada lima penerima manfaat dengan total Rp21.608.000.

Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut, istri Wapres Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Sukriansyah.

Baca juga: Wapres minta anggaran penanganan stunting ditandai agar tepat sasaran
Baca juga: Wapres tekankan pentingnya edukasi untuk cegah pernikahan dini
Baca juga: Wapres ajak masyarakat hindari pernikahan anak usia dini