Kulon Progo, DIY (ANTARA) - Komisi V DPR mengapresiasi Badan Usaha Milik Desa Jatirejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mampu memperkuat perekonomian dan investasi desa atau kalurahan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae di Kulon Progo, DIY, Jumat, mengatakan pihaknya fokus dalam pengawasan pembangunan dan pengembangan desa khususnya melalui badan usaha milik desa (BUMDes) untuk memperkuat ekonomi dan investasi desa.

"Komisi V DPR berharap Bumdes Jati Unggul Jatirejo benar-benar memanfaatkan aset desa yang produktif dan menyediakan usaha dan jasa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Jatirejo," katanya.

Ia mengatakan Komisi V DPR juga mengapresiasi atas inisiasi dan pendampingan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kepada aparat Kalurahan Jatirejo dan pengurus bumdes dalam upaya memperkuat kemandirian dan ekonomi masyarakat desa.

Komisi V DPR meminta Kementerian Desa memberi dukungan penuh kepada bumdes, terutama dalam konsolidasi aset bumdes, fasilitasi permodalan, peningkatan SDM, dan kerja sama dengan pihak terkait.

Menurut Ridwan, bumdes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Saat ini ekonomi digital Indonesia sedang berkembang dengan pesat.

"Tentu ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masyarakat desa demi kemajuan desa," katanya.

Perwakilan Kementerian Desa PDTT Endang Rosawati mengatakan bumdes merupakan usaha di bidang ekonomi yang dimiliki desa untuk menggali potensi dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Saat ini terdapat 49.096 bumdes dan 5.074 desa bersama.

"DIY sangat mendukung pendirian bumdes di setiap desa agar dapat mengetahui keunggulan yang ada di setiap daerah. Di DIY ada 360 desa dan terdapat 425 bumdes. Kulon Progo ada 100 bumdes," katanya.

Endang mengatakan Bumdes Binangun Jati Unggul Jatirejo merupakan salah satu bumdes yang sangat baik dalam mengembangkan unit usahanya, baik jasa simpan pinjam, perdagangan, hingga restoran dan wisata.

"Pada 2019, kami telah memberikan program senilai Rp1,5 miliar kepada Bumdes Binangun Jati Unggul Jatirejo. Total penyertaan modal desa sampai 2022, senilai sekitar Rp1,573 miliar. Bantuan ini untuk mengembangkan unit usaha perdagangan dan pertanian," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Bupati Kulon Progo Triyono mengatakan semoga melalui kunjungan kerja ini akan membawa semangat kepada Pemkab Kulon Progo, warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk terus mengupayakan kesejahteraan dan pembangunan.

Ia mengatakan bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institutions) dan komersial (commercial institutions).

Prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usahanya, dengan demikian diharapkan keberadaan bumdes mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan.

“Kami berharap dengan adanya kunjungan kerja ini dapat mempererat tali silaturahim dan program-program dari pusat khususnya untuk pengembangan bumdes dapat diarahkan di Kabupaten Kulon Progo,” katanya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR sebut RUU Desa diparipurnakan pada pekan depan
Baca juga: Anggota DPR RI minta kades dan PKK kompak bangun desa
Baca juga: DPR ingin pemerintah bimbing BUMDes dalam hal konsolidasi aset