Solo (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menekankan kepada para jajarannya untuk melakukan inovasi agar menjadi institusi berstandar dunia pada 2024.

Kementerian ATR/BPN mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024. Menurut Hadi, tahun 2024 harus menjadi institusi yang diakui dunia sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN 2020-2024.

"Tahun 2024 merupakan tahun kelima dan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai Renstra, kita dituntut melakukan inovasi agar Kementerian ATR/BPN dapat menjadi institusi berstandar dunia yang dapat memberikan pelayanan pertanahan secara cepat, praktis, profesional, dan berintegritas," ujar Hadi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Hadi mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus produktif dan memiliki dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Menurutnya, kualitas belanja harus dikawal semenjak perencanaan, dimonitor, dievaluasi sehingga lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Hadi meminta agar langkah-langkah strategis dijalankan untuk memaksimalkan serapan anggaran.

"Saya minta sampai akhir tahun 2023, capaian fisik dan anggaran mencapai 97 persen dengan kualitas capaian yang akuntabel baik dari satker (satuan kerja) pusat maupun daerah. Saya meminta kepada saudara-saudari untuk bekerja secara spartan," kata Hadi.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan penyusunan RKA-/KL Pagu Anggaran Tahun 2024 bertujuan untuk menjamin efektivitas perencanaan program dan anggaran yang transparan, menjaga akuntabilitas anggaran pemerintah, mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, dan menjaga capaian target pembangunan yang ada dalam Renstra Kementerian ATR/BPN.

Ia juga menekankan pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien. Pengalokasian ini harus sesuai dengan Renstra dan kebutuhan nasional seperti program strategis, sehingga pengalokasian anggaran sesuai dengan visi dan misi Kementerian ATR/BPN.

"Kepada para Kepala Bagian Tata Usaha harus berkoordinasi dengan unit teknis mengenai alokasi anggaran dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di tahun mendatang," ujar Suyus.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN sebut tiga lokasi proyek Kota Tanpa Kumuh
Baca juga: Pemkab Garut targetkan 700 ribu bidang tanah bersertifikat pada 2025
Baca juga: Pemerintah targetkan 80 juta bidang tanah miliki sertifikat pada 2025