Medan (ANTARA News) - Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 dengan mempertanyakan langsung seluruh penyelenggaraan tahapan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi setempat, Rabu.

Tim dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi dengan anggota Abdul Gafar Pattape, Abdul Wahab Dalimunthe, dan Nanang S (Partai Demokrat), Taufik Hidayat dan Eko Sarjono Putro (Partai Golkar), Yasona Laoly dan Arif Wibowo (PDI Perjuangan), Yandri Susanto (PAN), serta Rahman Amin (PKS).

Dalam pertemuan itu, Komisi II DPR mempertanyakan data kependudukan yang menjadi dasar KPU dalam pemutakhiran data penduduk, persiapan yang dilakukan, masalah dalam persyaratan peserta pilkada, anggaran yang disiapkan, serta pendistribusian logistik hingga ke TPS.

Menjawab pertanyaan itu, Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution mengatakan, pemutakhiran data tersebut dilakukan berdasarkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diberikan Pemprov Sumut.

Untuk menghindari kemungkinan adanya masalah dan kesulitan dalam pemutakhiran tersebut, pihaknya meminta Pemprov Sumut untuk mempercepat penyerahan DP4 itu.

"Kami `setengah memaksa` sehingga penyerahan DP4 itu diserahkan pada 1 Juni 2012," katanya.

Kemudian, pihaknya juga telah melakukan persiapan dengan maksimal sehingga seluruh hampir tahapan pilkada Sumut tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Mengenai kepesertaan pilkada, KPU Sumut pernah menerima dua pendaftaran pasangan bakal cagub dan bakal cawagub dari jalur perseorangan

Namun kedua bakal calon dari jalur perseorangan tersebut tidak mampu memenuhi seluruh syarat formil yang ditentukan sehingga dinyatakan tidak mampu memenuhi persyaratan.

Sedangkan dari jalur parpol dan gabungan parpol, telah ditetapkan lima pasangan cagub dan cawagub yakni Gus Irawan Pasaribu-Soekirman (nomor 1), Effendi Simbolon-Jumiran Abdi (nomor 2), Chairuman Harahap-Fadly Nurzal (nomor 3), Amri Tambunan-RE Nainggolan (nomor 4), dan Gatot Pujo Nugroho-Erry Nuradi (nomor 5).

Pihaknya mengakui adanya dualisme pada enam parpol yang memberikan dukungan terhadap pasangan cagub dan cawagub ketika mendfatar di KPU.

Namun setelah dilakukan klarifikasi hingga ke pengurus pusat dari masing-masing parpol pendukung, kelima pasangan cagub tersebut tetap mampu memenuhi syarat dukungan minimal.

Adapun anggaran yang dipergunakan dalam pilkada tersebut berasal dari alokasi dalam PAPBD 2012 dan APBD 2013 yang berjumlah Rp482 miliar dengan asumsi dua putaran.

Anggaran sebanyak Rp150 miliar telah disalurkan dari PAPBD 2012 yang dipergunakan untuk penguatan kelembagaan, rekrutmen penyelanggara, pemutakhiran data, pendaftar calon, dan persiapan logistik.

Sedangkan sisanya disalurkan melalui APBD 2013 dengan penyediaan Rp107 miliar untuk putaran kedua. "Kalau tidak ada putaran kedua, akan dikembalikan Rp107 miliar," katanya.

Dalam pengelolaan anggaran tersebut, KPU menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih transparan serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan monitoring dan supervisi penggunaan anggaran.

"Setelah selesai, anggaran akan diaut BPK guna dipertanggungjawabkan," kata Irham.

Mengenai distribusi logistik pilkada, pihaknya memprioritaskan daerah terjauh terlebih dulu seperti Kabupaten Mandailing Natal dan lima daerah di Kepulauan Nias.

Prioritas tersebut dilakukan karena kesulitan dalam transportasi menuju Mandailing Natal dan lima daerah di Kepulauan Nias yang berada di pinggiran samudera luas.

Sedangkan distribusi untuk daerah lain dilanjutkan sesuai kebutuhan di lapangan. "Namun, paling lama malam ini semuanya harus sudah sampai ke seluruh TPS," katanya.

Ketika diwawancarai wartawan usai pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi mengatakan, persiapan dan pelaksanaan tahapan pilkada Sumut dinilai sudah cukup baik.

Meski demikian, pihaknya diperlukan adanya penyempurnaan di sejumlah hal seperti keterjaminan surat suara yang tidak rusak dan adanya pemilih ganda.

"Keseluruhan sudah cukup baik meski perlu ada penyempurnaan. Namun, di Medan, kalau tidak berperkara bukan Medan katanya," kata politisi Partai Demokrat itu sambil bercanda.

(I023/B015)