Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengajak Tim Pengendalian Inflasi Daerah, pemerintah daerah serta pihak terkait untuk mengantisipasi lebih awal keterbatasan pasokan padi karena belum dimulainya periode panen raya agar tak memicu inflasi terlalu tinggi.

"Periode panen raya padi di Bali sekitar bulan September atau Oktober juga berpotensi menyebabkan keterbatasan pasokan yang perlu diantisipasi lebih awal," kata Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari di Denpasar, Selasa.

Diah Utari menambahkan, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyediakan alokasi 375.492 ton pupuk subsidi bagi wilayah Indonesia bagian Timur yang mencakup Bali dan Nusa Tenggara.

Alokasi pupuk subsidi untuk musim tanam kedua pada sembilan komoditas termasuk padi, jagung, kedelai, aneka bawang dan cabai diharapkan mendorong stabilisasi pasokan dan meningkatkan produktivitas.

Sebelumnya berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali, gabungan dua kota di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja) pada Juni 2023 mengalami deflasi sebesar 0,04 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,34 persen (mtm).

Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota menurun dari 4,07 persen (yoy) pada bulan sebelumnya menjadi 3,08 persen (yoy) pada Juni 2023, dan untuk pertama kalinya pada tahun 2023 tercatat lebih rendah dari inflasi tahunan nasional 3,52 persen (yoy).

Pada Juli 2023, selain perlu diantisipasi keterbatasan pasokan padi juga yang perlu diwaspadai masih tingginya jumlah wisatawan seiring dengan periode libur sekolah. Kondisi ini diprakirakan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa.

Gelombang laut yang cenderung tinggi pada bulan Juli-Agustus juga berpotensi menurunkan hasil tangkapan laut dan mendorong harga aneka hasil laut.

"TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K," katanya.

Diah Utari menyampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui pembentukan Paiketan Perumda Pangan se-Bali dan mendorong paiketan untuk kerja sama usaha dalam pengendalian harga.

Selain itu, TPID di Bali juga terus memperkuat dan memperluas kerjasama antar daerah (KAD) dalam Provinsi Bali dan dengan wilayah di luar Provinsi Bali, serta melakukan operasi pasar secara rutin untuk menjaga stabilitas harga.