"Sikap KPK menunda-nunda pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum hingga berlarut-larut akan mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK," kata Garnasih pada diskusi di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu.
Dia juga menilai, Urbaningrum dan orang-orang di sekitarnya yang terus membuat pernyataan-pernyataan di media massa sehingga mempengaruhi opini publik membuat persoalan dugaan korupsinya yang dihadapinya menjadi bias.
"Jika KPK profesional, maka KPK memeriksa Anas Urbaningrum yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menunda-nundanya," katanya.
"Jika proses hukum terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terus ditunda-tunda, dikhawatirkan barang bukti dugaan korupsi bisa dihilangkan atau dipindahnamakan," kata dia.
Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, mengimbau, Presiden Susilo Yudhoyono sebagai kepala negara mendesak KPK segera memproses hukum terhadap orang-orang di lingkungan pemerintahan dan elite Partai Demokrat yang terindikasi korupsi.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, mengatakan, setelah menetapkan Urbaningrum sebagai tersangka dugaan kasus Hambalang, KPK menghadapi badai opini publik.
(R024/Y008)