Menurut Yusharto, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, penyampaian rekapitulasi topik itu merupakan bagian dari upaya BSKDN memastikan kebijakan yang diputuskan Pemerintah ke depannya makin berkualitas.
Berikutnya ada pula topik kajian terkait dengan sumber daya manusia (SDM), perikanan, bahan bakar alternatif, ketahanan pangan, pelayanan publik, penanggulangan bencana, transportasi, pariwisata, pertanian, pengelolaan sampah, telekomunikasi, infrastruktur, pengangguran, peternakan, dan kebudayaan.
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengisian Usulan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar pada Aplikasi Website Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Tahun 2023 di Gedung B.J. Habibie, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Yusharto menyampaikan harapannya terhadap BRIN agar bersedia memberi dukungan, seperti anggaran dan SDM kepada BSKDN sehingga usulan topik kajian yang sudah dihimpun itu dapat segera terlaksana.
Dukungan SDM itu, lanjut dia, dibutuhkan karena seluruh peneliti BSKDN telah berpindah ke BRIN, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang menyatakan semua aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi peneliti di kementerian/lembaga harus beralih menjadi ASN di BRIN.
Dikatakan pula bahwa BSKDN juga siap membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para peneliti.
Baca juga: BSKDN: Pemotongan hewan kurban momentum tingkatkan "core values" ASN
Baca juga: BSKDN Kemendagri gelar pemotongan hewan kurban di perbatasan Indonesia