"Alhamdulillah, Jawa Barat dianggap manajemen keuangannya sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan obligasi daerah," kata Gubernur Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.
Gubernur mengatakan, inovasi pendanaan dengan obligasi daerah memang dibutuhkan oleh Jawa Barat. Hitungan Pemerintah Provinsi, Jawa Barat membutuhkan Rp800 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan.
Sementara pembiayaan dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rutin maksimal hanya sanggup membiayai hingga Rp 50 triliun.
Baca juga: Kemenkeu sebut siap fasilitasi jika pemda ingin terbitkan obligasi
"Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastruktur menjadi paripurna. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu," kata dia.Baca juga: Kemenkeu sebut siap fasilitasi jika pemda ingin terbitkan obligasi
Gubernur Ridwan Kamil meyakini, dana obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur akan membawa dampak percepatan pada sektor-sektor ikutannya.
"Khususnya infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka dia akan mengakselerasi ekonomi yang menjadi fasilitasi infrastruktur," kata dia.
Dia mengatakan saat ini ada dua proyek infrastruktur yang tengah dijajaki dengan pembiayaan lewat obligasi daerah, yakni akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) da rumah sakit-rumah sakit untuk anggaran di 2024.
"Semua kementerian hari ini hadir, mendorong itu. Kita bikin pilot project yaitu akses ke BIJB, kemudian juga rumah sakit-rumah sakit. Untuk anggaran di 2024,. Step awalnya sudah awal, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu sepakat bersama, semua orang harus paham dulu. Bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya," kata dia.
Baca juga: Gubernur Jabar sebut polemik Al Zaytun diputuskan pekan depan
Lebih lanjut Gubernur Ridwan Kamil menuturkan sebagai sebagai langkah terdekat, dana yang diincar dengan skema obligasi daerah tersebut Rp2 triliun namun detailnya masih dibahas.Baca juga: Gubernur Jabar sebut polemik Al Zaytun diputuskan pekan depan
"Rp2 triliun saja. Itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang," kata dia.