Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Paris untuk mendata warga negara Indonesia (WNI) imbas kerusuhan di Prancis sejak Kamis (29/6).

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, Bamsoet, sapaan karib Ketua MPR, juga meminta Kementerian Luar Negeri RI memperbaharui data WNI yang berada di Prancis, untuk kepentingan pendataan serta keamanan WNI, di tengah konflik di Paris yang masih terus berlanjut.

"Kami meminta pemerintah untuk terus memantau dan mengupdate informasi melalui saluran resmi Pemerintah Prancis, juga segera menghubungi nomor telepon perlindungan WNI ketika dalam kondisi darurat," harapnya.

Selain itu, dia meminta pemerintah melalui Kedubes di Paris, untuk terus memberikan imbauan kepada WNI yang tinggal di Prancis, agar waspada dan menghindari titik-titik lokasi protes ataupun titik rawan kerusuhan.

Baca juga: Kemlu: tidak ada WNI terdampak kerusuhan di Prancis

Baca juga: Kerusuhan di Prancis mereda, 719 orang ditangkap

Kemudian, dia meminta pemerintah Indonesia agar terus melakukan komunikasi dengan perwakilan pemerintah setempat, untuk memastikan seluruh WNI yang berada di Prancis dalam keadaan baik dan aman.

"Pemerintah agar mempertimbangkan upaya evakuasi WNI apabila situasi kerusuhan masih terus terjadi, hingga mengancam keamanan serta keselamatan para WNI," katanya menegaskan.

Bamsoet berharap pemerintah Prancis dapat fokus segera menyelesaikan konflik atau kerusuhan yang terjadi empat hari berturut-turut tersebut, sehingga situasi dan kondisi di kota Paris kembali aman dan kondusif.

Diketahui, kerusuhan seantero Prancis sejak Kamis (29/6) dipicu pembunuhan seorang remaja 17 tahun oleh oknum polisi. Kerusuhan semakin meluas ke tempat lain di pusat kota Paris. Sebanyak 2.500 bangunan dan 1.350 kendaraan dibakar, hingga adanya penjarahan.