Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan kedatangan Jepang ke Indonesia bukan hanya untuk berinvestasi, melainkan juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Jadi, bukan hanya soal uang, melainkan juga mempunyai dimensi pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan lingkungan hidup,” kata Gobel, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal itu, kata dia, diketahui berdasarkan pembahasan dalam pertemuannya dengan tiga delegasi parlemen Jepang, yakni Wada Yushiaki, Ozaki Masanao, dan Matsumoto Hisashi, di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/6).

Lebih lanjut, Gobel menyampaikan Jepang hadir di Indonesia bukan hanya untuk membuat produk lalu menjualnya, melainkan juga yang utama adalah membangun sumber daya manusianya terlebih dulu.

“Sebelum membuat produk, yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusianya. Dalam budaya Jepang tidak ada konsep mempekerjakan manusia, tapi memanusiakan manusia. Contohnya, investasi otomotif Jepang di Indonesia yang sangat mengakar. Ini karena dimulai dengan penyiapan sumber daya manusia," kata dia.

Gobel mengatakan Indonesia memiliki sumber daya alam dan pasar yang besar, sedangkan Jepang memiliki keunggulan di bidang teknologi dan pengalaman sebagai negara yang maju.

“Jadi, kedua negara saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Investasi Jepang juga membuka lapangan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia. Produk Jepang di Indonesia juga diekspor ke negara-negara lain. Ini bukti adanya transfer teknologi," ujar dia.
Selain bertemu dengan Gobel, delegasi parlemen Jepang itu juga melakukan kunjungan ke Yayasan Matsushita-Gobel yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Berikutnya, mereka juga mengunjungi perusahaan-perusahaan Jepang ataupun proyek investasi Jepang di Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, Gobel mengatakan banyak hal yang mereka bicarakan, seperti situasi politik global, perubahan iklim, ancaman krisis pangan dunia, investasi, serta pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.