Jalarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem dan tengkes atau stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI selain mengadakan pertemuan dalam rangka membahas kemiskinan dan stunting di DIY juga memberikan sejumlah bantuan dengan nilai sebesar Rp 300 miliar," ujar Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung Iyan Kusmadiana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Adapun bantuan yang diberikan berupa paket nutrisi untuk 421 orang senilai Rp89 juta, bantuan PKH tahap II untuk 203.473 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp156.407.500.000, bantuan sembako periode April-Juni untuk 340.348 KPM senilai Rp148.456.500.000, bantuan ATENSI kewirausahaan untuk sembilan orang senilai Rp62.065.000, serta bantuan aksesibilitas (alat bantu disabilitas) untuk 45 orang senilai Rp153.500.000. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp305.168.565.000.

Kemensos dalam kunjungan kerja spesifik bersama Komisi VIII DPR RI ke DIY pada masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 juga mendorong penguatan kerja sama pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting, khususnya di DIY.

Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati mengatakan kemiskinan ekstrim dan stunting merupakan dua hal yang saling beririsan dan harus segera diselesaikan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Kemensos sebut ada 2.707 KPM PENa siap lulus dari kemiskinan ekstrem

"Stunting itu kan memang menjadi problem serius ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045. Artinya 22 tahun mendatang anak-anak usia balita sekarang ini menjadi kunci, yang berarti juga bagaimana upaya pemerintah pusat dan daerah ini untuk bisa menurunkan angka stunting," katanya.

Tahun 2045 merupakan saat dimana Indonesia akan mengalami usia emas. Pada saat itu Indonesia akan mencapai usia 100 tahun dan ditargetkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adi daya. Namun target tersebut akan sulit dicapai jika angka kemiskinan dan stunting masih tinggi, katanya.

"Yang penting sekarang ketika inpres tentang kemiskinan ekstrim maupun Perpres (Peraturan Presiden) tentang penanganan stunting itu sudah ada, di dalamnya kan sudah memuat beberapa instansi kementerian/lembaga yang harus ikut terlibat," ujar My Esti.

Kemensos memainkan peran penting dalam pengurangan angka kemiskinan dan penanganan stunting. Dengan berdasarkan pada data yang ada, terutama dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) diharapkan program Kemensos dapat memperkuat penurunan angka stunting.

Komisi VIII berharap terjalin kolaborasi antara pemerintah pusat, terutama Kemensos, dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan orang-orang yang masuk kategori miskin mendapatkan akses bantuan.

Baca juga: Wakil Ketua DPR usul dana desa ditambah Rp5 miliar berantas kemiskinan
Baca juga: Bappenas memfokuskan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas
Baca juga: Mensos: 3T jadi lokasi penanganan kemiskinan agar warga hidup mandiri