Moskow (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Jumat mengatakan bahwa Moskow akan berupaya untuk memperluas keanggotaan Dewan Keamanan (DK-PBB) guna memberikan lebih banyak perwakilan kepada negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Usulan tersebut disampaikan Lavrov untuk mematahkan apa yang dia sebut sebagai dominasi Barat di dunia.

"Mayoritas dunia tidak ingin hidup sesuai dengan aturan-aturan Barat," kata Lavrov dalam jumpa pers di Moskow.

Menurut Lavrov, Dewan Keamanan harus direformasi "sesuai dengan realitas yang ada," dan dominasi negara-negara Barat harus diseimbangkan.

“Dari 15 anggota (tetap dan tidak tetap), Dewan Keamanan PBB diisi enam kursi, ini tidak adil," kata dia.

"Oleh karena itu, kami akan berupaya memperluas keanggotaan Dewan Keamanan sesegera mungkin dengan memasukkan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin," tegasnya.

Lavrov menambahkan bahwa sudah saatnya dunia mengedepankan kesetaraan. Menurut dia, jika setiap orang mendukung demokrasi, "jangan lupa bahwa demokrasi juga diperlukan dalam hubungan internasional."

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu badan utama PBB yang diberi mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

DK-PBB beranggotakan 15 negara, terdiri atas lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Lima anggota tetap tersebut adalah Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Sementara 10 anggota tidak tetap akan dipilih untuk menjalani masa tugas dua tahun oleh Majelis Umum PBB. Lima negara dipilih sebagai anggota tidak tetap setiap tahun.

Setiap anggota Dewan memiliki satu suara, tetapi hanya lima anggota tetap memiliki hak veto.

Hak veto adalah suara negatif yang memungkinkan lima anggota tetap itu untuk mencegah atau membatalkan adopsi resolusi Dewan Keamanan. Dengan kata lain, jika ada satu saja anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menolak, maka keputusan tidak bisa dibuat.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Rusia dan China kembali memveto usulan bantuan untuk Suriah di DK PBB
Baca juga: Indonesia tolak penggunaan hak veto DK PBB
Baca juga: Iran Serukan Penghapusan Hak Veto di DK PBB