Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan transformasi digital terhadap Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang menjadi salah satu yang dipersiapkan dalam tahapan transformasi digital pada layanan pertanahan dan tata ruang.

Menurutnya, saat ini informasi data yuridis yang dimiliki Kementerian ATR/BPN masih dalam bentuk 2D. Sedangkan, permintaan terhadap layanan informasi tersebut sudah cukup tinggi.

"Memang cita-citanya kita akan masuk ke 3D. Jadi untuk mendukung layanan informasi ini kita mulai memasukkan data-data ke dalam big data," ujar Suyus melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian ATR/BPN menjalin kerja sama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang disahkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero) Arisudono.

Suyus menyampaikan, kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan badan usaha. Ia berharap Kementerian ATR/BPN dapat segera mewujudkan visinya menjadi institusi yang berstandar dunia.

"Diharapkan ini dapat membantu kita mempercepat proses penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan data spasial supaya data yang diberikan kepada masyarakat lebih valid dan akurat," kata Suyus.

Lebih lanjut, Suyus menekankan bahwa hal penting dari sebuah kerja sama adalah implementasi, baik dalam program pengembangan maupun bentuk perjanjian kerja sama lainnya. Oleh sebab itu, Suyus mengimbau agar kedua belah pihak sama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi.

"Saya berharap, kerja sama ini berdampak sosial kepada masyarakat, dan masyarakat mendapatkan banyak kemudahan dari data yang berbasis spasial ini," ujarnya lagi.
Baca juga: Pemerintah rampungkan 90 persen kompilasi Informasi Geospasial Tematik
Baca juga: Badan Geospasial : 43 juta hektare lahan masih tumpang tindih