Kota Bogor (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggandeng fakultas ilmu gizi di 10 universitas dalam negeri berkontribusi merumuskan kebijakan hingga ikut menyosialisasikan percepatan penanganan kerawanan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat.

"Kita langsung tindaklanjuti hari ini dengan perjanjian kerja sama agar segera action, sehingga berbagai program yang telah dirumuskan bersama terkait penguatan ketahanan pangan dan gizi dapat cepat dieksekusi di daerah," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy saat diwawancarai di IICC, Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Baca juga: Penuhi pangan, CIPS minta kebijakan fokus ke efisiensi produksi

Sarwo menerangkan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara NFA bersama Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) yang telah ditandatangani pada 26 Juni 2023.

Ia menyebut faktultas yang turut berkontribusi dalam merumuskan penanganan kerawanan pangan dan gizi dalam upaya ketahanan pangan nasional yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Teuku Umar, Aceh, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Baca juga: NFA mengecek pemenuhan persyaratan keamanan pangan di ritel modern

Kemudian, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Jawa Timur, dan Fakultas Kesehatan, Sains, dan Teknologi Universitas Dhyana Pura, Bali.

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Manado, Sulawesi Utara, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat, Sulawesi Barat dan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Mengendalikan harga demi keterjangkauan pemenuhan pangan

Perumusan meliputi penguatan tiga kegiatan prioritas menjaga kewaspadaan pangan dan gizi, meliputi Sistem Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang akan dilakukan melibatkan 34 Provinsi dan 514 Kabupaten serta kota, gerakan selamatkan pangan dalam rangka pencegahan makanan yang terbuang dengan sasaran awal 12 Provinsi, dan pemberian pangan bergizi kepada anak usia sekolah menuju Indonesia Emas 2045 yang akan dilaksanakan pada 10 Provinsi dan 50 Kabupaten serta kota.

Ketua Umum AIPGI Hardinsyah mengatakan, implementasi dari kerja sama ini salah satunya adalah pendampingan pemberian makanan bergizi, yang meliputi, pelaksanaan penyusunan databaseline dan endline, edukasi gizi dan monitoring evaluasi.

Baca juga: NFA-Kementerian BUMN perkuat pemenuhan cadangan pangan nasional

“Perguruan Tinggi akan melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk memperoleh data dasar atau baseline, program akan berlangsung selama dua bulan. Kemudian akan ada pengumpulan data akhir untuk melihat bagaimana perubahan mainset, pengetahuan, dan perilaku anak,” ujarnya.

Ia mengatakan, selain tahapan tersebut, juga dilakukan intervensi berupa pemberian edukasi seputar pangan dan gizi.

Baca juga: Pemerintah prioritaskan pemenuhan bahan pangan korban banjir Torue

“Jadi disamping ada upaya memberikan pangan bergizi, 10 kali dalam setiap bulan, yang lebih penting lagi mendidik murid memberikan edukasi pangan dan gizi. Edukasi ini juga disampaikan kepada para guru dan orang tua murid agar programnya terus berjalan berkelanjutan,” katanya.