Kemenkes buka 2.000 kuota beasiswa dokter spesialis di tahun ini
27 Juni 2023 20:13 WIB
Arsip foto - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Launching Beasiswa Fellowship Dokter Spesialis Dalam dan Luar Negeri Kerja Sama LPDP Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan, yang dipantau daring, Senin (8/5/2023). ANTARA/Sanya Dinda/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyiapkan lebih dari 2.000 beasiswa untuk program pendidikan dokter spesialis, subspesialis, dan kedokteran keluarga layanan primer pada 2023.
"Beasiswa ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis di Indonesia," kata Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes Oos Fatimah di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan Indonesia masih mengejar pencapaian target pemenuhan rasio dokter spesialis 0,28 per 1.000 penduduk. Sedangkan dokter spesialis yang tersedia saat ini baru berjumlah 46.200 orang untuk melayani 277 juta rakyat Indonesia. Itu artinya, masih kekurangan sekitar 31.481 dokter spesialis.
Jika dilihat berdasarkan peta sebaran dokter spesialis di Indonesia, masih terkonsentrasi di DKI Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Sedangkan provinsi yang membutuhkan kehadiran dokter spesialis yaitu NTT, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Baca juga: Jokowi minta Menkes-Mendikbudristek untuk perbanyak dokter spesialis
Kemenkes melaporkan dokter hingga saat ini baru lima provinsi yang memiliki dokter spesialis jantung, dokter spesialis anak baru tersebar di tiga provinsi, dokter spesialis penyakit dalam tersebar di enam provinsi, dokter spesialis obgyn tersebar di 11 provinsi.
Kemudian dokter spesialis bedah tersebar di enam provinsi, dokter anestesi di empat provinsi, dokter patologi klinik di tujuh provinsi, dan radiologi di satu provinsi. Sedangkan dokter spesialis patologi anatomi belum tersedia di Indonesia.
Adapun dokter spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vascular (BTKV) hanya ada di satu provinsi, dokter spesialis paru di satu provinsi, dokter spesialis urologi di tiga provinsi, dokter spesialis syaraf di tujuh provinsi, dokter spesialis bedah syaraf di tiga provinsi, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di tiga provinsi.
“Kalau dirata-ratakan maka sekitar 30 provinsi di Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Artinya kita menghadapi permasalahan bukan hanya dari segi jumlah atau kekurangan, tapi juga menghadapi permasalahan dari distribusi,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi minta Menkes atasi masalah kekurangan dokter spesialis
Selain itu, lanjutnya, sebanyak 266 dari total 681 RSUD kabupaten/kota di Indonesia dilaporkan belum dilengkapi dengan tujuh jenis dokter spesialis dasar, yaitu dokter spesialis anak, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik.
Oos menambahkan program beasiswa kedokteran dimulai sejak 2021 sebanyak 600 kuota dokter spesialis, pada 2022 meningkat menjadi 1.676 beasiswa, dan ditambah di 2023 menjadi 2.170 beasiswa dari Kemenkes dan LPDP.
Kemenkes sudah melaksanakan penerimaan beasiswa dokter subspesialis periode pertama sebanyak 583 peserta. Pada periode kedua kali ini kembali ditambah menjadi 417 beasiswa subspesialis.
Pendaftaran beasiswa PPDS, subspesialis, dan KKLP dapat dilakukan melalui link pendaftaran: http://sibk.kemkes.go.id/. Pendaftaran dibuka mulai dari 23 Juni hingga 12 Juli 2023.
Baca juga: Kemenkes buka pendaftaran PPDS-Subspesialis dan KKLP periode II 2023
Baca juga: Kemenkes: Putra daerah menjadi prioritas PPDS-Subspesialis dan KKLP
"Beasiswa ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis di Indonesia," kata Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes Oos Fatimah di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan Indonesia masih mengejar pencapaian target pemenuhan rasio dokter spesialis 0,28 per 1.000 penduduk. Sedangkan dokter spesialis yang tersedia saat ini baru berjumlah 46.200 orang untuk melayani 277 juta rakyat Indonesia. Itu artinya, masih kekurangan sekitar 31.481 dokter spesialis.
Jika dilihat berdasarkan peta sebaran dokter spesialis di Indonesia, masih terkonsentrasi di DKI Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Sedangkan provinsi yang membutuhkan kehadiran dokter spesialis yaitu NTT, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.
Baca juga: Jokowi minta Menkes-Mendikbudristek untuk perbanyak dokter spesialis
Kemenkes melaporkan dokter hingga saat ini baru lima provinsi yang memiliki dokter spesialis jantung, dokter spesialis anak baru tersebar di tiga provinsi, dokter spesialis penyakit dalam tersebar di enam provinsi, dokter spesialis obgyn tersebar di 11 provinsi.
Kemudian dokter spesialis bedah tersebar di enam provinsi, dokter anestesi di empat provinsi, dokter patologi klinik di tujuh provinsi, dan radiologi di satu provinsi. Sedangkan dokter spesialis patologi anatomi belum tersedia di Indonesia.
Adapun dokter spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vascular (BTKV) hanya ada di satu provinsi, dokter spesialis paru di satu provinsi, dokter spesialis urologi di tiga provinsi, dokter spesialis syaraf di tujuh provinsi, dokter spesialis bedah syaraf di tiga provinsi, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di tiga provinsi.
“Kalau dirata-ratakan maka sekitar 30 provinsi di Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Artinya kita menghadapi permasalahan bukan hanya dari segi jumlah atau kekurangan, tapi juga menghadapi permasalahan dari distribusi,” ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi minta Menkes atasi masalah kekurangan dokter spesialis
Selain itu, lanjutnya, sebanyak 266 dari total 681 RSUD kabupaten/kota di Indonesia dilaporkan belum dilengkapi dengan tujuh jenis dokter spesialis dasar, yaitu dokter spesialis anak, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik.
Oos menambahkan program beasiswa kedokteran dimulai sejak 2021 sebanyak 600 kuota dokter spesialis, pada 2022 meningkat menjadi 1.676 beasiswa, dan ditambah di 2023 menjadi 2.170 beasiswa dari Kemenkes dan LPDP.
Kemenkes sudah melaksanakan penerimaan beasiswa dokter subspesialis periode pertama sebanyak 583 peserta. Pada periode kedua kali ini kembali ditambah menjadi 417 beasiswa subspesialis.
Pendaftaran beasiswa PPDS, subspesialis, dan KKLP dapat dilakukan melalui link pendaftaran: http://sibk.kemkes.go.id/. Pendaftaran dibuka mulai dari 23 Juni hingga 12 Juli 2023.
Baca juga: Kemenkes buka pendaftaran PPDS-Subspesialis dan KKLP periode II 2023
Baca juga: Kemenkes: Putra daerah menjadi prioritas PPDS-Subspesialis dan KKLP
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
Tags: