Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Mei 2023 mencapai Rp305,6 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 23,91 persen terhadap APDB yang mencatatkan total pagu Rp1.278,15 triliun. Adapun pertumbuhannya yakni sebesar 6,06 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari catatan Mei 2022 sebesar Rp288,22 triliun dari pagu Rp1.200,87 triliun.

“Belanja di daerah tumbuh 6,06 persen. Ini bagus untuk juga mendorong dan mendukung pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja APBD terbanyak disalurkan pada belanja pegawai sebesar Rp141, 08 triliun. Nilai itu tumbuh 3,43 persen dari catatan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp136,40 triliun.

Peningkatan realisasi belanja pegawai utamanya disebabkan oleh gaji dan tunjangan karyawan dari sisi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Kemudian, belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp76,45 triliun, tumbuh 6,41 persen dari catatan tahun lalu Rp73,73 triliun. Pertumbuhan disebabkan oleh peningkatan belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp17,17 triliun atau tumbuh 8,49 persen dari Rp15,83 triliun pada taun lalu. Pertumbuhan belanja modal utamanya disebabkan oleh peningkatan belanja modal jalan dan jembatan.

Sementara belanja lainnya tercatat sebesar Rp68,92 triliun, tumbuh 10,8 persen dari Rp62,20 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut disebabkan peningkatan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Sedangkan berdasarkan fungsi, realisasi terbesar disalurkan pada belanja kesehatan, yakni Rp47,59 triliun hingga Mei 2023. Realisasi tersebut tumbuh 0,99 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp47,12 triliun.

Realisasi belanja ekonomi tercatat sebesar Rp35,36 triliun, tumbuh 5,78 persen dari Rp33,43 triliun. Kemudian, belanja perlindungan sosial tercatat sebesar Rp3,37 triliun, tumbuh 8,99 persen dari capaian tahun lalu sebesar Rp3,09 triliun.

“Belanja-belanja ini diharapkan mampu mendukung pemulihan ekonomi yang terus berlangsung di seluruh daerah,” ujar Menkeu.

Baca juga: Kemenkeu: Transfer ke daerah 2024 dirancang perkuat pemulihan ekonomi