Jakarta (ANTARA) -
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengingatkan jajarannya untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Kami ingatkan jajaran untuk bersikap netral dan tidak berpihak," kata Ibnu dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan di Jakarta, Senin.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta mempersiapkan hak warga binaan yang ada di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan pada Pemilu 2024.
Persiapan itu dilakukan Ibnu Chuldun dengan melakukan audiensi ke Kantor KPU DKI Jakarta, Senin. Kedatangannya ke Kantor KPU DKI Jakarta untuk memastikan penyamaan data pemilih, khususnya di lapas dan rutan sebelum rapat pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Selasa (27/6).

"Menurut data yang kami miliki, jumlah warga binaan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 15.846 yang terdiri dari WNI 15.736 orang dan WNA 110 orang," ujarnya.

Jumlah warga binaan yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 15.536 orang. Sedangkan yang tidak memiliki NIK 200 orang.

Baca juga: Kanwil Kumham DKI Jakarta siapkan 56 TPS khusus untuk warga binaan
Baca juga: Narapidana dan tahanan di DKI jalani perekaman KTP-el
Dari 15.536 warga binaan, yang memiliki NIK DKI Jakarta sejumlah 11.323 orang. Sisanya memiliki NIK di luar DKI Jakarta.

Ibnu meminta KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan pemilu di TPS Lapas/Rutan (penetapan di KPU wilayah) pada Januari 2024, sesuai aturan dari KPU.

Dia berharap tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan di DKI Jakarta.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas KPU DKI Jakarta Binsar Siagian mengapresiasi inisiatif Kakanwil Kemenkumham DKI untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu di lapas dan rutan di DKI Jakarta.

Menurut dia, TPS yang berada di lapas/rutan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemilu sehingga warga binaan mendapatkan haknya untuk memilih.