Yerusalem (ANTARA News) - Pembangunan permukiman Israel di tanah caplokan Yerusalem timur adalah bagian dari siasat untuk mencegah Kota Suci itu menjadi ibu kota dua negara, kata laporan Uni Eropa pada Rabu.

Dalam laporan Yerusalem 2012-nya, yang salinannya dilihat kantor berita Prancis (AFP), Uni Eropa menyatakan, pembangunan permukiman Yahudi menimbulkan ancaman tunggal terbesar bagi penyelesaian dua-negara.

Dengan menggambarkan pembangunan permukiman Israel di Yerusalem timur sebagai sistematik, disengaja dan memancing, laporan itu menuduh negara Yahudi tersebut sengaja membuat pilihan politik mengancam kemungkinan penyelesaian dua negara.

Hubungan Israel dengan Eropa Bersatu sangat tegang pada beberapa bulan belakangan, dengan Eropa kian menyuarakan ketidakpuasan atas rencana Israel membangun lebih dari 5.000 rumah pemukim baru di dan di sekitar Yerusalem timur, yang dicaploknya.

Kebuntuan itu memicu kekhawatiran Israel bahwa kelompok 27 negara itu, pasar terbesar impor dan ekspornya, mengenakan serangkaian hukuman perdagangan.

Dengan ditulis kepala duta Eropa Bersatu di Yerusalem dan Ramallah, laporan itu menyatakan pembangunan di tiga wilayah selatan -Har Homa, Gilo, dan Givat Hamatos- sebagai rencana paling penting dan bermasalah.

"Pembangunan tiga permukiman itu merupakan bagian dari siasat politik untuk membuat mustahil Yerusalem menjadi ibukota dua negara," katanya memperingatkan.

"Jika kecepatan pemukiman di sisi selatan Yerusalem berlanjut, penyangga Yerusalem timur dengan Betlehem mungkin terjadi pada akhir 2013, sehingga pewujudan penyelesaian dua negara lebih sulit, jika bukan tidak mungkin," katanya.

Pada 2012, lelang dilakukan untuk 2.366 rumah baru, lebih dari dua kali jumlah yang dikeluarkan dalam tiga tahun belakangan, yang tercatat 1.145, kata laporan itu.

Kebanyakan adalah untuk pembangunan di Har Homa, membuat sehingga secara berarti memperluas permukiman.

Israel merebut Yerusalem timur dalam Perang Enam Hari 1967 dan kemudian mencaploknya dalam langkah tidak pernah diakui oleh masyarakat dunia.

Israel menganggap seluruh Yerusalem ibukota "abadi, tak terpisahkan" dan tidak melihat pembangunan di daerah timur sebagai pembangunan permukiman.

Palestina menginginkan Yerusalem timur untuk ibukota negara terjanji mereka dan -bersama dengan masyarakat dunia- menilai pembangunan perukiman di Yerusalem timur dan Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum antarbangsa.

"Jika pelaksanaan kebijakan Israel itu berlanjut, terutama kegiatan pemukiman, peluang Yerusalem sebagai ibukota masa depan dua negara -Israel dan Palestina- tidak dapat terwujud," kata ringkasan eksekutif tersebut.

"Itu membuat penyelesaian dua negara tidak mungkin," katanya.

Laporan itu juga mengungkapkan keputusan Israel mendorong rencana membangun 3.426 rumah di E1, daerah sangat peka di Tepi Barat di timur Kota Suci tersebut, tempat ahli menyatakan pembangunan itu akan mengucilkan wilayah Arab Yerusalem timur dan membelah dua Tepi Barat.

"Pelaksanaan proyek E1, yang mengancam 2.300 warga Badui dengan pemindahan paksa, akan membagi Tepi Barat menjadi bagian terpisah utara dan selatan," katanya memperingatkan.

"Itu akan mencegah warga Palestina di Yerusalem timur mengembangkan perkotaan dan memotong Yerusalem timur dari wilayah lain Tepi Barat," katanya.

Keputusan menghentikan atau menyetujui pembangunan adalah pilihan politik, yang digambarkan "sementara" pada awal 2012 saat perunding Israel dan Palestina mengadakan pembicaraan tak resmi di Amman, katanya.

"Peningkatan pemukiman pada akhir 2012 juga pilihan politik mengikuti peningkatan kedudukan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Eropa Bersatu, mengacu pada persetujuan Israel atas lebih dari 5.000 rumah pemukim di Yerusalem timur pada Desember.

Eropa Bersatu juga menandai peningkatan kekerasan antara orang Yahudi dengan Muslim di gugus masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem.

Daerah itu menjadi tempat ketiga tersuci dalam Islam, tapi juga dihormati oleh Yahudi sebagai tempat dua bekas kuil, dengan laporan itu mencatat ketegangan meningkat atas "kenaikan tajam" kunjungan kelompok keras politik dan agama Yahudi, seringkali dengan cara "memancing".

"Dengan upaya perdamaian di jalan buntu dan wilayah itu dalam masa peralihan, itu secara berarti meningkatkan ancaman kemelut baru meletus atas wilayah tersebut," katanya memperingatkan. (B002/Z002)