Jakarta (ANTARA News) - Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla memastikan tidak ada Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan Partai Demokrat terkait pemilihan Ketua Umum baru pasca lengsernya Anas Urbaningrum.

"KLB ini riskan karena menguras energi, lebih baik fokus untuk meningkatkan elektabilitas partai," katanya pada konferensi pers terkait perkembangan politik Partai Demokrat yang bertajuk "Bagaimana Menulis Lembaran Baru dan Memilih Nakhoda Baru" di Jakarta, Rabu.

Ulil mengatakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan menunjuk langsung siapa yang layak untuk menjadi Ketua Umum.

"Yang nanti akan jadi ketum, saya harap masyarakat melihatnya harus, bukan medioker. Tidak super `excellent` tapi cukup `excellent` (sempurna)," katanya.

Dia mengaku majelis tinggi sudah menyimpan nama-nama tersebut dan dalam waktu dekat nama itu akan muncul.

Terkait caleg, Ulil menjelaskan pihaknya mengatakan sudah menyelesaikan daftar caleg baik politik maupun administratif. Tetapi, berkas-berkas tersebut belum ditandatangi ketua umum dan sekjen.

"Kalau ada plt (pelaksana tugas), ya ditandatangani oleh plt dulu," katanya.

Dia juga mengimbau kader untuk berfokus pada Pemilu 2014 daripada terus-menerus membahas kisruh terkait Anas Urbaningrum.

Sementara itu, Sekretaris Departemen Pemajuan & Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat Rachlan Nashidik menilai Anas seharusnya bisa menyaingi capres dari Partai Golkar Aburizal Bakrie dan capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014.

"Anas seharusnya bisa cegah Ical (Aburizal) dan Prabowo, bukannya membuat pulih partai malah membuat kritis," katanya.

Dia berpendapat Anas Urbaningrum harus membayar mahal atas apa yang dilakukannya kepada Partai Demokrat.

"Anas kembali mengulangi kesalahannya. Dia harus membayar mahal atas apa yang dia lakukan karena bukan hanya mengorbankan dirinya, tetapi mengorbankan idealisme dan harapan partai," katanya

Menurut Rachland, pernyataan Anas dalam pidato saat pengunduran dirinya tidak benar jika ada kriminalisasi di balik itu.

"Dia harus berhadapan dengan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama delapan tahun ini membuktikan integritasnya," katanya.

Namun, Rachland mengajak kader untuk tetap solid dan kompak menghadapi konstelasi politik tersebut.

"Partai ini sudah terlanjur meninggalkan lubang besar dan tugas kita untuk memperkecil lubang besar itu," katanya.
(J010/Z003)