Garis Hijau merupakan batas antara Israel dan wilayah-wilayah yang diduduki Israel selama perang Timur Tengah 1967.
Keputusan AS itu muncul seminggu setelah pemerintah Israel memberikan otorisasi bagi pembangunan lebih dari 4.500 rumah baru di wilayah pendudukan di Tepi Barat.
"Perintah ini mencerminkan posisi AS yang konsisten selama bertahun-tahun, yang ditegaskan kembali oleh pemerintahan ini," kata seorang pejabat AS, yang tak disebutkan namanya.
"Status wilayah geografi di bawah kekuasaan Israel setelah 5 Juni 1967 harus ditentukan dalam penyelesaian akhir," kata pejabat tersebut kepada media Israel, KAN.
Keputusan itu berarti AS kembali ke kebijakan mantan Presiden Barack Obama, yang menetapkan bahwa tidak ada kerja sama pada wilayah geografi yang berlokasi di luar perbatasan 1967.
Pada 2019, mantan Presiden Donald Trump menandatangani dua dokumen yang mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan Suriah.
Masyarakat internasional tidak menyetujui pencaplokan oleh Tel Aviv atas dua wilayah itu, yakni Yerusalem bagian timur serta Dataran Tinggi Golan, pada 1981.
Banyak negara Uni Eropa telah melarang barang impor hasil produksi daerah-daerah permukiman Israel yang dibangun di wilayah yang diduduki pada 1967.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap aktivitas pembangunan pemukiman Israel ilegal dan penghalang terhadap solusi dua negara yang disetujui pihak internasional.
Perkiraan menunjukkan sekitar 700 ribu warga Israel tinggal di 164 permukiman dan 116 lokasi terpencil di pendudukan di Tepi Barat.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Menlu AS ke pelobi pro-Israel: Perluasan pemukiman hambat perdamaian
Baca juga: Sekjen PBB desak Israel batalkan bangun pemukiman di Tepi Barat