Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah kabupaten/kota untuk mengevaluasi indikator-indikator Kota Layak Anak (KLA) yang telah dipenuhi kabupaten/kota tersebut.

"Saat ini tahap peninjauan ulang, verifikasi lapangan," kata Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Fatahillah dalam bincang media, di Jakarta, Jumat.

Upaya ini dilakukan, kata dia, untuk mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak pada tahun 2045. Evaluasi KLA merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan kota layak anak.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak, lanjutnya, bertujuan meningkatkan komitmen mewujudkan pembangunan yang peduli anak, meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kemudian meningkatkan sinergi dan kolaborasi masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak, dalam menyelenggarakan Kota Layak Anak, serta memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga: Kemenko PMK: Sinergi-kolaborasi kunci utama wujudkan Kota Layak Anak

Ia mengatakan pelaksanaan evaluasi KLA terdiri dari tahap penilaian mandiri yang dilakukan oleh provinsi. "Tahun ini yang verifikasi kabupaten adalah provinsi. Hasilnya dilaporkan ke Menteri PPPA melalui surat gubernur," kata Fatahillah.

Kemudian, lanjutnya, verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, serta terakhir verifikasi final.

Adapun kategori dan bobot penilaian KLA yakni kategori Pratama dengan bobot nilai 500-600, kategori Madya dengan bobot nilai 601-700. Kategori Nindya dengan bobot nilai 701-800, kategori Utama dengan bobot nilai 801-900, dan kategori Kota Layak Anak dengan bobot nilai 901-1.000.

Pada tahun 2022 tercatat penerima penghargaan Kota Layak Anak tingkat Pratama ada 121 kabupaten/kota, Kota Layak Anak tingkat Madya ada 117 kabupaten/kota, Kota Layak Anak tingkat Nindya ada 66 kabupaten/kota, dan Kota Layak Anak tingkat Utama ada delapan kabupaten/kota.

Baca juga: Pemkot Bandung optimistis raih predikat tertinggi kota layak anak
Baca juga: KPPPA harap riset WVI perkuat komitmen wujudkan Kota Layak Anak