Phnom Penh (ANTARA) - Parlemen Kamboja memilih dengan suara bulat untuk mengubah undang-undang pemilu pada Jumat untuk memidanakan siapapun yang memboikot pemilihan bulan depan.

Para pengkritik menyebut pengubahan UU itu adalah sebuah tipu muslihat sebagai upaya Perdana Menteri Hun Sen untuk membasmi seluruh oposisi.

Hun Sen, yang memiliki kekuasaan di Kamboja selama lebih dari tiga dekade, pekan lalu memerintahkan parlemen stempel karet untuk mengubah UU sehingga setiap orang yang tidak memilih dalam pemilu 23 Juli akan dilarang mengikuti pemilu mendatang.

"Individu-individu yang ingin mencalonkan diri harus ikut serta dalam pemilu sebelum mereka mendapatkan mandat," kata Sar Kheng, wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Facebook resminya setelah pemungutan suara di parlemen.

"Amendemen ini memberlakukan denda dan menghukum individu yang mengganggu dan menghalangi proses pendaftaran pemilih..(dan) pemilu," lanjut dia.

Pada pemilu 2018, Partai Rakyat Kamboja (CPP) Hun Sen memenangkan seluruh kursi parlemen, setelah mencetak 4,8 juta suara dari 6,9 juta suara.

Tidak ada seruan terang-terangan untuk memboikot pemilu, tetapi para pengkritik khawatir atas apa yang mereka lihat sebagai kampanye intimidasi dan ancaman publik oleh Hun Sen dan CPP menjelang pemilu yang hasilnya dipastikan akan didominasi petahana.

"Hal ini benar-benar menunjukkan kediktatoran yang bermain dalam permainan demokrasi," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch.

"Hak sipil dan kebebasan politik telah benar-benar dibatasi sepenuhnya oleh PM Hun Sen dan pemerintahnya," katanya, menambahkan.

Pemerintahan Hun Sen menyangkal menargetkan lawan dan mengatakan hal itu sebagai penegakan hukum.

Komisi pemilu mengatakan pada awal bulan bahwa siapa pun yang menyerukan kepada orang-orang untuk tidak memilih akan didenda atau dipenjarakan.

CPP akan mencalonkan diri hampir tanpa lawan bulan depan, setelah komisi pemilihan mendiskualifikasi satu-satunya oposisi Partai Lilin untuk mencalonkan diri, dengan alasan dokumen yang tidak lengkap.

Baca juga: Polisi bongkar modus dua pria berangkatkan WNI kerja di Kamboja
Baca juga: Investasi China berkontribusi bagi pembangunan Kamboja
Baca juga: China dan Kamboja tandatangani Dana Khusus LMC 2023

Sumber: Reuters