Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan di Papua, khususnya kasus penembakan yang menewaskan delapan prajurit TNI dan empat warga sipil di Tingginambut dan Sinak, Papua, pada Kamis (21/2).

"Kami mengutuk keras tindakan yang telah menewaskan delapan prajurit dan empat warga sipil di Papua, kami ucapkan belasungkawa," kata Ketua DPP PAN Bara Hasibuan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, terkait sikap DPP PAN atas kasus penembakan di Papua.

Bara menjelaskan, ulah sekelompok sipil bersenjata di Tingginambut dan Sinak, tentu tidak dapat ditolerir, sehingga pemerintah harus cepat dan tegas menindak para pelakunya.

Di sisi lain, katanya, peristiwa terakhir yang cukup mengejutkan publik ini harus menjadi pertimbangan serius pemerintah untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait kebijakan atas Papua.

Bara mengharapkan, agar pemerintah menemukan penyebab dari konflik yang terus berlangsung, meski Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang sudah berlangsung sejak sepuluh tahun terakhir sudah menekankan pendekatan kesejahteraan.

"Seluruh opsi harus menjadi pertimbangan, termasuk memikirkan opsi dialog antara Pemerintah Pusat dengan seluruh pihak di Papua," katanya.

Selain itu, PAN juga mendesak agar isu keamanan dijadikan bagian dari output penyelesaian masalah Papua secara komprehensif.

"PAN khawatir peristiwa gangguan keamanan yang terus terjadi akan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu yang memang bertujuan membuat instabilitas keamanan di Papua," kata Bara Hasibuan.

Sementara itu, Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan senada bahwa jika memang persoalan Papua menjadi sesuatu yang mengarah konflik, maka perlu ada opsi khusus bagaimana cara penanganannya.

Di samping pilihan pendekatan kesejahteraan, perlu juga dipertimbangkan adanya penambahan personil TNI/Polri untuk lebih memasifkan gerakan persuasif kepada tokoh-tokoh dan masyarakat Papua guna menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.(*)