Menko PMK: Kini penanganan stunting dilakukan secara lintas sektoral
22 Juni 2023 12:28 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy berjalan saat akan memimpin jalannya Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Ibadah Haji 1444H di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/6/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut penanganan stunting dilakukan secara lintas sektoral yang melibatkan BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.
"Yang dulu hanya melulu dari sisi keagamaan oleh Kementerian Agama (Kemenag), sekarang ditangani lintas sektoral mulai dari BKKBN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemenag," ujar Menko Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.
Menko Muhadjir mengatakan setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing. Semuanya akan saling melengkapi/mengisi dalam upaya penanganan stunting di Indonesia.
Baca juga: Menko PMK minta pemda optimalkan TPPS demi target penurunan stunting
Ia mencontohkan BKKBN berkaitan dengan pemberian pemahaman tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi. Kemudian Kemenkes melihat dari sisi kesehatan dan Kemenag akan mengisi pemahaman calon pengantin saat proses bimbingan kawin (bimwin).
"Kemudian dari sisi yang lain, misalnya untuk memastikan bahwa remaja putri tidak boleh mengalami anemia kronis karena mengancam kesehatan reproduksi seorang perempuan," kata Menko Muhadjir.
Ia berharap dengan penanganan lintas sektoral ini mampu menurunkan angka stunting menjadi 14 persen seperti yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting sebesar 21,6 persen.
Baca juga: Kemenko PMK: Pencegahan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan
Dari hasil kunjungannya ke beberapa wilayah, Menko Muhadjir mendapati bahwa angka stunting di sejumlah daerah sudah mengalami penurunan hingga 10 persen. Namun ia tidak menjelaskan angka secara rinci.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah akan melakukan survei mengenai stunting pada Oktober mendatang. Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan membenahi ketersediaan berbagai macam fasilitas dalam rangka menurunkan dan pencegahan stunting.
"Sehingga nanti kalau ada beberapa daerah yang masih tinggi itu nanti akan bisa dikompersis (dibandingkan) secara agregat, secara nasional. Mudah-mudahan target seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa selesai," kata Menko Muhadjir.
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting jadi kunci utama pembangunan SDM
"Yang dulu hanya melulu dari sisi keagamaan oleh Kementerian Agama (Kemenag), sekarang ditangani lintas sektoral mulai dari BKKBN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemenag," ujar Menko Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.
Menko Muhadjir mengatakan setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing. Semuanya akan saling melengkapi/mengisi dalam upaya penanganan stunting di Indonesia.
Baca juga: Menko PMK minta pemda optimalkan TPPS demi target penurunan stunting
Ia mencontohkan BKKBN berkaitan dengan pemberian pemahaman tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi. Kemudian Kemenkes melihat dari sisi kesehatan dan Kemenag akan mengisi pemahaman calon pengantin saat proses bimbingan kawin (bimwin).
"Kemudian dari sisi yang lain, misalnya untuk memastikan bahwa remaja putri tidak boleh mengalami anemia kronis karena mengancam kesehatan reproduksi seorang perempuan," kata Menko Muhadjir.
Ia berharap dengan penanganan lintas sektoral ini mampu menurunkan angka stunting menjadi 14 persen seperti yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting sebesar 21,6 persen.
Baca juga: Kemenko PMK: Pencegahan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan
Dari hasil kunjungannya ke beberapa wilayah, Menko Muhadjir mendapati bahwa angka stunting di sejumlah daerah sudah mengalami penurunan hingga 10 persen. Namun ia tidak menjelaskan angka secara rinci.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah akan melakukan survei mengenai stunting pada Oktober mendatang. Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan membenahi ketersediaan berbagai macam fasilitas dalam rangka menurunkan dan pencegahan stunting.
"Sehingga nanti kalau ada beberapa daerah yang masih tinggi itu nanti akan bisa dikompersis (dibandingkan) secara agregat, secara nasional. Mudah-mudahan target seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa selesai," kata Menko Muhadjir.
Baca juga: Kemenko PMK: Penanganan stunting jadi kunci utama pembangunan SDM
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
Tags: