Sidoarjo (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta kepada pemerintah untuk memperketat pengamanan di Papua pascaterjadinya serangan penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia.

"Pengamanan di Papua sebaiknya diperketat supaya tidak ada lagi tindakan penyerangan-penyerangan yang menyebabkan kematian," katanya usai menghadiri Rapat Kerja Wilayah III Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur di Sidoarjo, Sabtu.

Ia mengemukakan, selain melakukan pengetatan wilayah, pemerintah juga harus bertindak tegas supaya masalah penembakan anggota TNI tersebut bisa segera diselesaikan.

"Saat ini masyarakat sangat dengan mudah terpancing adanya isu Papua seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Masyarakat seakan mudah sekali terpancing isu apa yang dikatakan Organisasi Papua Merdeka (OPM)," katanya.

Selain melakukan pengetatan wilayah keamanan, katanya, penanganan lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan kemakmuran dan keadilan di wilayah tersebut.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara mulai ABPD dan APBN masih dinilai kurang mengena pada masyarakat. Padahal, kata dia, anggaran-anggaran yang sangat besar tersebut membawa pengaruh kuat dan masih belum mensejahterakan masyarakat.

"Efek dari anggaran itu masih belum memakmurkan ekonomi kepada masyarakat karena banyak dikorupsi oleh pejabat dan lainnya," katanya.

(ANT)