Jakarta (ANTARA) - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai people power adalah gerakan yang sifatnya tidak konstruktif dan memiliki konsekuensi negatif, yaitu menimbulkan korban jiwa.

Menurut dia, apabila pemerintah memiliki kekurangan, lebih baik dikritik, didemo, atau diajak berdialog yang berbasis fakta, data, dan bukti

"Bukan dengan melakukan people power dalam pengertian menggulingkan kekuasaan karena konsekuensinya itu tidak baik dan berpotensi menabrak konstitusi," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Emrus menjelaskan bahwa penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.

Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengatakan bahwa ketidakpuasan kelompok penentang pemerintah selalu dibarengi dengan narasi bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo gagal dalam menyejahterakan rakyatnya.

Untuk menghadapi hal itu, menurut dia, perlu narasi antitesis, yaitu seruan untuk mendukung pemerintah karena masyarakat bahagia, sejahtera, nyaman, dan tetap dalam kebinekaan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Saya kira perlu juga digerakkan people power yang mendukung pemerintah agar pengertiannya tidak hanya dimaknai sebagai menurunkan pemerintah. Mari kita berdemo people power dengan kekuatan rakyat untuk mendukung pemerintah karena kinerjanya yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo," katanya.

Selain itu, Emrus menegaskan bahwa dalam segala hal, khususnya pemilu, tidak boleh ada politisasi identitas.

Menurut dia, orang yang mempertentangkan identitas adalah tidak paham tentang hakikat manusia yang memang tidak sama dengan manusia lainnya.

"Manusia lahir ke bumi sudah punya identitas yang berbeda satu dengan lainnya. Dua manusia kembar ke bumi yang sama, pasti tidak sama identitasnya," katanya.

Emrus menyayangkan apabila masih ada tokoh dalam perpolitikan Indonesia yang cenderung membuat keruh suasana di tengah masyarakat.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah pernyataan-pernyataan yang mempersatukan anak bangsa agar bisa menjawab tantangan dunia ke depan," tuturnya.

Ia lantas menekankan, "Bangsa ini membutuhkan kita semua, termasuk senior-senior tersebut untuk bergandengan tangan memajukan Indonesia."

Baca juga: Wakapolri sampaikan gerakan people power termasuk makar
Baca juga: Pengamat: Beda wacana "people power" dan upaya pembunuhan pejabat