Kota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin membagikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin kota itu menuju kota inklusif dalam Forum Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif di Jakarta.

"Pemerintah Kota Probolinggo mengawali dengan adanya visi misi yang kemudian dijabarkan dalam program prioritas dan dirinci dengan tema pembangunan," kata Habib Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Probolinggo, Rabu.

Kegiatan itu bertujuan memberikan kesempatan kepada berbagai pengampu kepentingan untuk belajar, mengembangkan kapasitas, bekerja sama, dan menampilkan berbagai inovasi dan capaian pembangunan kota inklusif di daerah masing-masing.

"Tahun ini tema pembangunan Kota Probolinggo adalah percepatan produktivitas sektor unggulan Kota Probolinggo yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berorientasi pada penurunan kemiskinan, sehingga itu menjadi ruh bagi pemerintah untuk melakukan tahapan kebijakan," katanya.

Selain itu Wali Kota Probolinggo itu juga menekankan pentingnya komitmen dalam merangkul difabel dengan membuat peraturan dan data-data yang menjadi dasar dari ditetapkannya berbagai kebijakan yang memihak semua masyarakat Kota Probolinggo.

"Tanpa dasar atau regulasi yang ada, pemerintah daerah tidak bisa bergerak," ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD: IKN diharapkan jadi kota inklusif yang ciptakan kerukunan
Baca juga: ADB dorong IKN Nusantara jadi kota inklusif dan netral karbon

Ia menjelaskan warga yang memiliki keluarga difabel selama ini selalu disembunyikan, sehingga pihaknya mendorong untuk keluar dan memberdayakan diri dengan diiringi fasilitas ramah disabilitas di lingkungan publik.

"Sehingga mereka merasa nyaman ketika melakukan kewajiban seperti melengkapi administrasi kependudukan. Mereka kini mau membuat KTP dan dampaknya mereka juga dapat mengakses bantuan dari pemerintah, tercover dalam Program UHC (Universal Health Coverage)," kata Habib Hadi.

Melalui forum itu, Wali Kota Habib Hadi menjelaskan bahwa semua permasalahan yang terjadi di daerah seperti kemiskinan misalnya, selalu dianggap daerah yang bisa menyelesaikannya, padahal itu tantangan bersama.

"Daerah punya keterbatasan membuat regulasi. Perlu dorongan dari pemerintah pusat, harus ada percepatan agar pemerintah daerah dibolehkan menggunakan anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut," katanya.

Kegiatan itu dihadiri sekitar 500 orang yang terdiri dari perwakilan mitra Pemerintah Indonesia (nasional, provinsi, dan lokal), Mitra Inklusif dan Mitra lokal, jawara lokal dan pemegang hak dari kelompok atau komunitas marjinal, Pemerintah Australia, program dan masyarakat lainnya di Jakarta pada Selasa (20/6).

Baca juga: Kementerian PUPR ingin "wajah" kota-kota Indonesia inklusif pada 2030
Baca juga: Menristek sebut "smart city" untuk ciptakan kota kohesif dan inklusif