Paris (ANTARA News) - Tentara Mali didukung oleh pasukan Prancis dan serangan helikopter menewaskan 15 gerilyawan di Gao pada Kamis dalam pertempuran untuk merebut kembali kantor wali kota yang diduduki oleh gerilyawan, kata Kementerian Pertahanan Prancis Jumat.

Empat tentara Mali dan dua serdadu Prancis terluka dalam pertempuran yang meletus setelah gerilyawan dilaporkan telah menyusup ke kota di Mali utara.

Situasi tenang telah dipulihkan pada sore, kata kementerian pertahanan di lamannya, lapor Reuters dan AFP.

Sementara itu Menteri Luar Negeri AS John Kerry pekan lalu memuji keberhasilan intervensi Prancis untuk menumpas gerilyawan garis keras di Mali utara dan mendesak para pemimpin Bamako menyelenggarakan pemilihan umum.

Dalam pernyataan menjelang pembicaraan dengan Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon, Kerry mengatakan, Mali akan menjadi salah satu masalah yang akan dibahas selama pertemuan pertama mereka di Kementerian Luar Negeri AS.

"Kami mendesak pemerintah (Mali) melanjutkan proses peralihan politik menuju pemilihan umum dan meningkatkan negosiasi dengan kelompok-kelompok yang tidak ekstrim di wilayah utara," kata Kerry.

Tentara Mali berusaha memulihkan keamanan setelah intervensi militer pimpinan Prancis membantunya menghalau gerilyawan terkait Al Qaida yang menguasai wilayah utara tahun lalu.

Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari meluncurkan operasi ketika gerilyawan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai intervensi pasukan Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara.

Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.

Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.

PBB telah menyetujui penempatan pasukan intervensi Afrika berkekuatan sekitar 3.300 prajurit di bawah pengawasan kelompok negara Afrika Barat ECOWAS. Dengan keterlibatan Chad, yang telah menjanjikan 2.000 prajurit, berarti jumlah pasukan intervensi itu akan jauh lebih besar. (AK)