Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nilai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak mencapai Rp210 miliar.

"Kalau kita berbicara mengenai TPPU-nya dari perkara dengan tersangka RHP ini kurang lebih senilai Rp210 miliar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan saat penyidik lembaga antirasuah sudah melakukan penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis milik tersangka RHP.

Aset yang disita antara lain apartemen, 18 bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas yang bervariasi, tujuh unit kendaraan roda empat berbagai merk dan sejumlah uang yang nilai totalnya mencapai ratusan juta rupiah.

Ali mengatakan penerapan pasal TPPU tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efek jera penindakan korupsi dan barang hasil rampasan itu selanjutnya dirampas untuk negara dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Baca juga: Brigita Manohara tegaskan sudah kembalikan mobil dan uang dari RHP

Baca juga: KPK sita Rp1,5 miliar dari staf Partai Demokrat terkait Ricky Ham

"Para koruptor itu kan takut kalau dimiskinkan, sehingga dioptimalkan penyitaan berbagai aset yang diduga hasil dari korupsi yang kemudian kami terapkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Nanti seluruh aset yang dilakukan penyitaan itu tentu akan dituntut akan dirampas untuk negara oleh Jaksa KPK pada proses persidangannya," ujarnya.

KPK telah menetapkan Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan.

Setelah melakukan pengembangan kasus, KPK kemudian menetapkan kembali Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Ricky Ham Pagawak sempat menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juli 2022. Ricky Ham Pagawak sempat melarikan diri ke Papua Nugini selama tujuh bulan.

Baca juga: Andi Arief diperiksa KPK soal sumbangan dari Ricky Ham Pagawak

Pelarian Ricky Ham berakhir setelah penyidik KPK mendeteksi keberadaan-nya di Indonesia pada awal Februari 2023, hingga akhirnya ditangkap di Abepura pada 19 Februari 2023.

Selain Ricky Ham, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dari pihak swasta selaku pemberi suap, yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang (SP), Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang (JPP), serta Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding (MT).