Jakarta (ANTARA) - Prakerja dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) bekerja sama dalam mengadakan Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) pada 3-6 Juli 2023. Acara akan dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali dan akan diikuti sekitar 300 peserta dari 73 negara anggota.
"Per hari ini sebanyak 28 negara telah mengkonfirmasi kehadirannya dengan lebih dari 100 delegasi internasional yang akan mengikuti ILLC," ujar Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Purbasari saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Prakerja jembatani kesenjangan keterampilan masyarakat Indonesia
Denni mengatakan peserta yang mengikuti acara ini bukan hanya dari pemerintahan, namun juga mitra pembangunan manusia seperti lembaga filantropi, yayasan, universitas, dan lembaga riset.

Hal ini, sambungnya, menyesuaikan dengan semangat lifelong learning (pembelajaran seumur hidup), yakni gotong royong, sehingga semua pihak dapat menjadi peserta dalam acara ini.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam mewujudkan pembelajaran seumur hidup, kami perlu berkolaborasi dalam mewujudkannya," tuturnya.

Dia mengungkapkan acara ini diadakan atas upaya Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis yang ditetapkan sebagai Delegasi Tetap untuk UNESCO Mohamad Oemar yang memaparkan Prakerja sebagai bentuk pembelajaran seumur hidup kepada UNESCO.

Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengapresiasi Prakerja sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembelajaran seumur hidup.

Baca juga: Menko Airlangga targetkan 1 juta warga terdaftar di Kartu Prakerja

Baca juga: Prakerja buka gelombang baru setiap dua minggu mulai awal Juni 2023
"Dirjen Azoulay merekomendasikan Indonesia agar mempresentasikan program tersebut dalam Konferensi Internasional tentang Pendidikan Dewasa (CONFINTEA VII) yang dilaksanakan di Maroko pada 2022 silam," tuturnya.

Dia menyebutkan acara ILLC ini adalah bentuk pengejawantahan dari acara CONFINTEA VII tersebut.

Acara ini dilaksanakan tanpa menggunakan APBN dan direncanakan dibuka oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.