Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pejabat eksekutif ataupun legislatif di daerah itu untuk menggunakan transportasi umum dalam beraktivitas.

"Kita harus bisa memberikan contoh sebagai pejabat publik. Kita bisa pilih satu hari Jumat atau Rabu pejabat publik legislatif dan eksekutif, sama sama naik transportasi umum," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut William, pejabat harus merasakan sensasi menaiki transportasi umum untuk mengetahui keluh kesah warga.

Dengan demikian, tegasnya, pejabat Pemprov DKI bisa memberikan solusi yang akurat dan tepat dengan kondisi transportasi di lapangan.

"Ini jangan sampai ini, jadi sekedar seremonial atau di momen momen tertentu. Artinya ini harus, jadi gaya hidup bagi para pejabat kita," jelas dia.

Baca juga: Bina Marga DKI prioritaskan bangun lima jalan tembus pada 2023

Terkait aparatur sipil negara (ASN) di wilayah, William menyarankan agar setiap pegawai ditempatkan di kelurahan dan kecamatan sesuai domisili tempat tinggal.

Hal tersebut dilakukan agar ASN di kelurahan dan kecamatan tidak terkendala jarak yang jauh dalam bekerja.

Dengan demikian, ASN tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi untuk pergi ke kantor kelurahan atau kecamatan tempat dia bertugas.

Kedua hal itu, tegasnya, juga bagian dari upaya mengendalikan kemacetan di Ibu Kota.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tengah gencar memperbaiki layanan transportasi umum, salah satunya bus TransJakarta.

Baca juga: DPRD desak pemprov maksimalkan transportasi umum untuk kurangi macet

Salah satunya yakni mengembangkan trayek transportasi umum, seperti bus TransJakarta ke Bandara Soekarno - Hatta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, bus TransJakarta rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) tidak hanya melayani karyawan bandara internasional itu saja, tetapi juga masyarakat umum.

"Iya (untuk) masyarakat umum," kata Heru usai menghadiri acara Gerakan Jumat Menanam untuk Ketahanan Pangan di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Selain itu, Heru menyebutkan, tarif TransJakarta menuju Bandara Soetta masih sama seperti tarif subsidi, yakni sebesar Rp3.500.

"Tetap Rp3.500, ya bagian dari tugasnya TransJakarta kan melayani penduduk Jakarta," ujar Heru.

Baca juga: DKI genjot pembangunan infrastruktur transportasi untuk atasi macet

Heru menjelaskan, uji coba TransJakarta dari Terminal Kalideres menuju Bandara Soetta itu masih dalam tahap perencanaan.

"Ya nanti masih dicek dulu, perkembangannya, tanya ke Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta dulu," kata Heru.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR TransJakarta, Wibowo mengatakan, pembukaan layanan tersebut masih didiskusikan secara intensif bersama PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soetta.

"Jadi pembukaan layanan TransJakarta ke Bandara Soekarno-Hatta didiskusikan bersama AP II," kata Wibowo saat dikonfirmasi.

Menurut Wibowo, TransJakarta merupakan perusahaan transportasi publik, yang tentunya melayani masyarakat umum tanpa adanya perbedaan.

Baca juga: Kajian ERP sebaiknya pertimbangkan integrasi transportasi berbasis rel

"Jadi, memang TransJakarta adalah perusahaan transportasi publik. Tentu layanan TransJakarta adalah umum," katanya.

Dia menegaskan, TransJakarta tidak pernah membedakan masyarakat.

"Semua boleh menggunakan layanan TransJakarta," kata Wibowo.