Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan sejumlah pihak terus memantau tinggi muka air tanah gambut di sejumlah daerah, untuk mengatasi potensi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.

“Kita butuh berkoordinasi dengan banyak pihak dan penegak hukum, karena dari data kami biasanya mau dibantah atau diterima, 99 persen karhutla pasti terjadi karena ulah manusia, kemudian 80 persen dari lahan yang terbakar pasti jadi kebun. Ini yang harus kita perhatikan,” kata Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing: Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Abdul menuturkan pemantauan tinggi muka air tanah gambut yang dijalankan BNPB bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Baca juga: BNPB minta KLHK tindak tegas dan beri sanksi pelaku pembakaran hutan

Pemantauan dilakukan karena tinggi muka air pada gambut menjadi salah satu parameter penting dari karhutla yang perkembangannya harus terus diikuti. Ia mengatakan jarak ideal antara permukaan gambut dan tinggi muka air adalah 25 sampai 40 sentimeter.

Bila permukaan air mengalami penurunan di bawah batas ideal itu, akan menjadi peringatan bagi warga sekitar untuk mewaspadai potensi karhutla yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Bersama kementerian/lembaga tersebut, BNPB ikut memantau prediksi cuaca jika ada anomali di luar faktor manusia yang menyebabkan karhutla dan menemukan titik api (hotspot) di lapangan untuk segera diidentifikasi atau dipetakan guna mendapatkan bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dari pemerintah pusat.

Selain memantau persebaran lahan gambut, lanjutnya, dalam menanggulangi karhutla di sejumlah pulau yang rawan, seperti Sumatera, Jawa dan Kalimantan, BNPB juga terus mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi, baik yang berada di darat maupun di udara.

Dalam hal ini, Abdul mengingatkan seluruh pemerintah daerah, jika mengalami kendala yang sudah tidak bisa diatasi sendiri, misalnya anggaran yang tidak memadai atau kebakaran telah meluas, diharapkan segera melapor untuk meminta dukungan pemerintah pusat.

Baca juga: BNPB kerahkan helikopter untuk pengeboman air atasi karhutla di Riau

Baca juga: Kepala BNPB: Pemda jangan buat perda yang beri kelonggaran bakar lahan

Hal ini akan meningkatkan koordinasi pentahelix antar-pihak, sehingga penanganan karhutla menjadi lebih efektif dan efisien untuk dilakukan.

Bersama kementerian/lembaga terkait seperti KLHK, penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan regulasi yang tegas ikut dimasifkan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku.

Dengan tujuan mengurangi temuan kejadian karhutla di lapangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta memahami karakteristik bencana yang ada di wilayahnya masing-masing.

Sesuai dengan arahan Kepala BNPB, setiap jajarannya mulai melakukan apel kesiapsiagaan secara rutin setiap minggu.

“Karhutla menjadi atensi langsung dari Presiden, jangan lengah! bentuk Satgas dan lakukan apel secara rutin,” ujarnya.