Jakarta (ANTARA) - Panitia Kerja BUMN Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), beserta Kemenko Polhukam RI dan Kementerian BUMN.

"Ini karena industri pertahanan, saya minta tertutup saja, ya. ini rapat kami nyatakan tertutup," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

RDP tersebut beragendakan sejumlah pembahasan, yakni kebijakan strategis industri pertahanan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan industri pertahanan nasional; kinerja holding BUMN industri pertahanan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kemudian, urgensi revitalisasi industri pertahanan menuju industri pertahanan yang unggul dan yang berdaya saing; tinjauan Indhan dari sisi SWOT dan/atau SWOC; dan pendanaan untuk biaya investasi industri pertahanan yang berdaya saing.

Di awal, Utut mengatakan bahwa Komisi I DPR menginginkan agar BUMN Industri Pertahanan mampu diperkuat sehingga menjadi industri yang strategis.

Baca juga: Menhan Prabowo tidak ragu hapus budaya korupsi di industri pertahanan

Baca juga: Direktur DEFEND ID apresiasi dukungan Menhan dalam industri pertahanan

“Lantas nanti dari Panja ini apa rekomendasi-nya,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, dia menjelaskan bahwa Panja BUMNIP Komisi I DPR telah melakukan kunjungan ke PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT Dahana. Utut juga menyebut bahwa rapat Panja BUMNIP pada Senin merupakan kali kedua yang digelar pihaknya.

"Mengapa KKIP, Kemenko Polhukam dan Kementerian BUMN perlu diundang karena ini salah satu tugas KKIP adalah merumuskan kebijakan," ucapnya.

Adapun terkait model pendanaan industri pertahanan, dia menyebut bahwa penentuan jumlah anggaran didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara. "Bukan karena kebutuhan," imbuhnya.

Utut menuturkan bahwa sejumlah BUMNIP terdiri dari PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT LEN Industri, PT Dahana, hingga PT Len Industri.