Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mendukung konsep dan rencana kontijensi Komando Daerah Militer II/Sriwijaya dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.
Dukungan tersebut meliputi anggaran, logistik, dan personel yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI Lodewijk F. Paulus, Senin, usai mendengarkan paparan dari Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya Brigadir Jenderal TNI Ruslan Effendy yang mewakili Pangdam II/Sriwijaya.
Paparan tersebut mengenai perkembangan situasi terkini dan hal-hal menonjol serta kerawanan dan ancaman yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
"Tim Kunspik (Kunjungan Kerja Spesifik) Komisi I DPR RI telah mencatat usulan kebutuhan dukungan anggaran yang telah disampaikan Kodam II/Sriwijaya, khususnya anggaran untuk pengadaan alat perlengkapan khusus penindakan huru-hara (PHH) dan latihan PHH, Rantis PAM VVIP, serta simulasi integrasi pengamanan pemilu dengan pemangku kepentingan terkait," ujar Lodewijk dalam keterangannya di Jakarta.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan ini menambahkan Tim Kunspik Komisi I DPR RI meminta Kodam II/Sriwijaya untuk menyusun usulan kebutuhan secara komprehensif dan menyampaikannya kepada Tim Kunspik Komisi I DPR RI.
"Hal itu untuk dilaporkan dalam pembahasan pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2024," katanya.
Sebelumnya, Tim Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kodam II/Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, untuk mengetahui kesiapan daerah itu dalam mengamankan Pemilu 2024.
"Maksud dan tujuan dari kunspik ini adalah untuk mendapatkan informasi sejauh apa kesiapan Kodam II/Sriwijaya mendukung dan mengamankan Pemilu 2024," ujar anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Lodewijk mengatakan dari sisi anggaran, informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan sudah cukup banyak, terutama untuk anggaran operasional. Tidak hanya itu, ada pula pengawasan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) hingga perlengkapan kebutuhan lain, khususnya untuk alat penindakan hura-hara.
Untuk itu, dia menegaskan persoalan anggaran ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II/Sriwijaya untuk mengecek apakah dari Kodam yang berada di wilayah tersebut memiliki konsep yang sama.
Dukungan tersebut meliputi anggaran, logistik, dan personel yang dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI Lodewijk F. Paulus, Senin, usai mendengarkan paparan dari Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya Brigadir Jenderal TNI Ruslan Effendy yang mewakili Pangdam II/Sriwijaya.
Paparan tersebut mengenai perkembangan situasi terkini dan hal-hal menonjol serta kerawanan dan ancaman yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.
"Tim Kunspik (Kunjungan Kerja Spesifik) Komisi I DPR RI telah mencatat usulan kebutuhan dukungan anggaran yang telah disampaikan Kodam II/Sriwijaya, khususnya anggaran untuk pengadaan alat perlengkapan khusus penindakan huru-hara (PHH) dan latihan PHH, Rantis PAM VVIP, serta simulasi integrasi pengamanan pemilu dengan pemangku kepentingan terkait," ujar Lodewijk dalam keterangannya di Jakarta.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan ini menambahkan Tim Kunspik Komisi I DPR RI meminta Kodam II/Sriwijaya untuk menyusun usulan kebutuhan secara komprehensif dan menyampaikannya kepada Tim Kunspik Komisi I DPR RI.
"Hal itu untuk dilaporkan dalam pembahasan pagu anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun Anggaran 2024," katanya.
Sebelumnya, Tim Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kodam II/Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, untuk mengetahui kesiapan daerah itu dalam mengamankan Pemilu 2024.
"Maksud dan tujuan dari kunspik ini adalah untuk mendapatkan informasi sejauh apa kesiapan Kodam II/Sriwijaya mendukung dan mengamankan Pemilu 2024," ujar anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Lodewijk mengatakan dari sisi anggaran, informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan sudah cukup banyak, terutama untuk anggaran operasional. Tidak hanya itu, ada pula pengawasan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) hingga perlengkapan kebutuhan lain, khususnya untuk alat penindakan hura-hara.
Untuk itu, dia menegaskan persoalan anggaran ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II/Sriwijaya untuk mengecek apakah dari Kodam yang berada di wilayah tersebut memiliki konsep yang sama.