Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi meminta umat Islam agar saling menghargai, menghormati, dan menjunjung toleransi jika terdapat perbedaan penetapan Idul Adha 1444 Hijriah/2023 Masehi antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.

"Kita harus memiliki sikap toleransi, tasamuh. Kita harus menghargai perbedaan yang terjadi, bukan saling mencaci dan melakukan hal-hal yang tidak disukai," ujar Wamenag Zainut dalam konferensi pers penetapan awal Dzulhijah di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan 1 Dzulhijah 1444 Hijriah/2023 Masehi jatuh pada Selasa (20/6). Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha jatuh pada Kamis (29/6), setelah diputuskan lewat sidang isbat.

Baca juga: Pemerintah tetapkan Idul Adha jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023

Dengan ditetapkannya Hari Raya Idul Adha pada Kamis (29/6), maka terjadi perbedaan dengan keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menetapkan 10 Dzulhijah 1444 H atau Hari Raya Idul Adha pada Rabu (28/6).

Keputusan PP Muhammadiyah tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah 1444 H.

Kendati berbeda, Wamenag meminta seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga keamanan serta ketertiban bersama, demi menuju masyarakat yang moderat dan toleran dalam menjaga NKRI.

Baca juga: Menag akan kaji wacana libur Idul Adha dua hari

"Mewakili pemerintah saya menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah SWT," kata Zainut.

Senada dengan Wamenag, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan perbedaan pendekatan dalam menentukan Idul Adha menunjukkan keragaman dan penafsiran terhadap ilmu falak, metode hisab, dan tradisi lokal.

Ia mengatakan perbedaan penghitungan dan pendekatan yang dilakukan tidak boleh memecah belah, justru harus merukunkan dan mengakrabkan antarsesama umat Islam.

Baca juga: Menpan: Kepastian libur Idul Adha jadi dua hari tunggu arahan Presiden

"Semua pihak diharapkan tidak terprovokasi dengan perbedaan tanpa akhir di media sosial," katanya.