Jakarta (ANTARA) - Kepala Komite Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Anggawira mengatakan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

“Salah satu tantangan utama yang dihadapi Natuna adalah kurangnya pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk kondisi jalan yang masih perlu diperbaiki serta sistem transportasi yang belum sepenuhnya terhubung dengan baik. Infrastruktur yang kurang berkembang ini dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki Natuna dan menghambat kualitas hidup masyarakat.” ujar Anggawira dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi menuturkan, Natuna yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 ini memiliki letak strategis yang memberikan keuntungan politis, sumber daya alam yang memerlukan kerja sama dan investasi, serta kekayaan sumber daya ikan yang menjadi target kapal asing.

“Kepulauan Natuna memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menuturkan, dengan potensi besar yang dimiliki, investasi di Natuna perlu didorong melalui insentif yang menarik bagi para investor, seperti pemotongan pajak dan bantuan keuangan khusus. Hal ini akan berdampak tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, namun juga peningkatan daya saing daerah berkelanjutan.

Armand turut menyarankan agar pemerintah tidak menyamaratakan kebijakan di semua daerah, sebab setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda-beda.

"Kami melihat pendekatan pemerintah pusat ke daerah masih menggunakan pendekatan simetris, semua sektor, semua kewenangan diberlakukan seragam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote padahal kapasitas daerah sekarang berbeda-beda," ujarnya.

Selain itu, tambahnya, slogan kolaborasi yang kerap disampaikan pemerintah juga diharapkan dapat terimplementasi dengan baik sehingga tak hanya sekedar slogan saja namun juga berdampak secara nyata kepada masyarakat.

Baca juga: Kementerian PUPR tuntaskan pembangunan 6 PLBN dari Natuna sampai Sota
Baca juga: Luhut tawarkan proyek pengembangan rumput laut di Natuna ke Korsel
Baca juga: Sekjen Kemendagri optimistis PLBN Natuna datangkan wisman Malaysia