Kendari (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memuji Sulawesi Tenggara dengan mengatakan bahwa provinsi itu termasuk pemberi layanan program e-KTP terbaik dan selesai dengan cepat.

"Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang keempat, entry pelayanan e-KTP dianggap sudah selesai, walaupun masih ada data penduduk yang belum semuanya ter-cover dalam pelayanan," kata Mendagri saat memberi penghargaan kepada Gubernur Sultra, ketua DPRD provinsi dan seluruh bupati/wali kota se-Sultra di Kendari, Minggu.

Tanpa menyebut rinci provinsi mana saja yang sudah selesai menjalankan progam e-KTP, Mendagri mengatakan pelaksana pelayanan e-KTP tercepat dan terbaik adalah Kabupaten Bombana. Kabupaten itu telah menyelesaikan proses program e-KTP sebelum Oktober 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa program e-KTP di Sultra sudah dinyatakan berhasil, walaupun pemerintah masih memberi kesempatan bagi warga yang belum terdata dan masuk dalam program e-KTP nasional itu hingga Juli 2013.

"Kesempatan bagi seluruh warga Indonesia terutama yang bermukim di bukit-bukti pegunungan jauh, di pesisr pantai dan pelosok desa, agar di pertengahan tahun ini semuanya sudah terdata," katanya.

Oleh karena itu, kata Mendagri, tugas para camat, lurah, dan kepala desa untuk mengarahkan seluruh tenaga, pikiran dan kekuatan untuk mendata warganya yang hingga saat ini belum terdata.

Sebab data untuk melengkapi jumlah penduduk 170 juta jiwa yang wajib e-KTP dari seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 244 juta jiwa lebih itu harus sudah memiliki e-KTP untuk melengkapai proses pemilihan legislatif 2014 mendaang.

"Kalau sebelumnya ada warga Indonesia yang memiliki ganda empat atau lima KTP per orang, maka dengan program e-KTP sudah tidak ada lagi, karena dari sidik jari dan mata akan ketahuan bila yang bersangkutan memiliki beberapa KTP," kata Mendagri.

Kahadiran Mendagri di Kota Kendari dalam rangka melantik dan mengambil sumpah dan jabatan gubernur dan wakil gubernur Sultra terpilih periode 2013-2018, pasangan H Nur Alam/HM Saleh Lasata pada tanggal 18 Februari 2013.

Dalam pengarahan tersebut Mendagri Gamawan Fauzi yang didampingi sejumlah pejabat eselon I Kemendagri juga memperagakan beberapa kasus warga yang mencoba mengurut lebih dari satu e-KTP dengan cara mengubah identitas.

"Sekali lagi saya berpesan dan berharap kepada para bupati/walikota serta camat dan kepala desa/lurah untuk mensukseskan program pendataan e-KTP secara baik dan tepat waktu," ujar Mendagri menambahkan.

(A056)