Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (17/2), hanya untuk konsolidasi kader partai.

"Pelaksanaan Rapimnas sasarannya untuk menyamakan pandangan dan komitmen para kader, bukan sarana untuk mendorong pergantian ketua umum," kata Saan Mustopa pada diskusi "Polemik: Tsunami Demokrat", di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra dan Pengamat Politik Hanta Yudha.

Saan Mustopa mengimbau agar masyarakat tidak menilai pelaksanaan Rapimnas Partai Demokrat akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.

"Rapimnas besok bukan forum kontestasi untuk memilih ketua umum baru seperti yang terjadi di kongres, tapi hanya konsolidasi kader untuk menjawab persoalan yang ada," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan bahwa sasaran utama Rapimnas adalah bagaimana mencegah turunnya elektabilitas partai dan mengembalikannya seperti semula.

Konsolidasi Partai Demokrat dari pusat ke daerah, menurut dia, telah berjalan baik dan saat ini bagaimana meurumuskan program kerja yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Pengamat Politik Hanta Yudha mengatakan, pelaksnaaan Rapimnas yang akan dilaksanakan Partai demokrat di Jakarta, Minggu, tidak akan melakukan penggantian jabatan ketua umum, karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai.

Menurut dia, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat menyebutkan, pergantian ketua umum dilakukan melalui forum kongres serta kongres luar biasa.

Ia menambahkan, pada pasal 101 AD/ART Partai Demokrat menyebutkan, forum Rapimnas adalah membahas kebijakan partai kecuali kewenangan kongres.

"Jika beredar rumors yang menyebutkan pelaksanaan Rapimnas untuk melakukan pergantian ketua umum, itu tidak bisa. Pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan melalu kongres dan kongres luar biasa," katanya.

Rapimnas Partai Demokrat akan selenggarakan di sebuah hotel berbintang di Jakarta dengan agenda pengarahan dari Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono serta penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan DPC Partai Demokrat dari seluruh Indonesia.

(R024/F002)