Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR mendukung penuh pemerintah untuk mempercepat penyelesaian proyek minyak dan gas Lapangan Abadi, Blok Masela di Laut Arafura, Maluku.

"Komisi VII DPR mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan percepatan terlaksananya proyek Abadi Masela," ujar Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Sugeng mengatakan Komisi VII DPR juga mendukung badan usaha migas untuk membeli saham participating interest (PI) Blok Masela dari Shell Upstream Overseas Services Ltd.

Menurut dia, Blok Masela menjadi salah satu proyek strategis karena dapat menghasilkan produksi gas yang sangat besar dan dapat digunakan sebagai sumber energi masyarakat dan industri.

"Kita akan menjadi produsen gas yang sangat besar jika proyek Masela ini dan di Andaman gasnya sudah berproduksi. Hal ini sesuai dengan perencanaan kita yang membangun infrastruktur gas sebagai sumber energi juga untuk industri," ujarnya.

Sugeng juga mengatakan Shell sebagai pemegang hak partisipasi atau participating interest (PI) Masela dengan porsi 35 persen telah menyatakan untuk mengundurkan diri.

"Presiden pernah mengamanatkan PT Pertamina (Persero) untuk ikut di dalam, tetapi tentu saja harus berdasarkan perhitungan-perhitungan, mengingat proyek Masela ini berada di laut dalam, sehingga harus cermat dalam perhitungannya. Nasionalis benar, namun kita juga harus realistis dalam mengukur kemampuan," lanjutnya.

Wilayah Kerja Masela berlokasi di Laut Arafura yang berjarak 650 km dari Maluku dan 170 km dari Kepulauan Babar dan Tanimbar.

Kontrak ditandatangani pada 16 November 1998 dan berakhir pada November 2028 atau selama 30 tahun.

Namun, kontraktor kontrak kerja sama Blok Masela sudah mendapatkan kompensasi waktu tujuh tahun ditambah perpanjangan kontrak selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 15 November 2055.

Pemegang interest saat ini, Inpex Masela Ltd (65 persen) sebagai operator dan Shell Upstream Overseas Services Ltd (35 persen).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan telah disepakati kilang LNG akan dibangun di darat yakni Pulau Yamdena dengan kapasitas produksi gas sebesar 9,5 million ton per annum (MTPA) atau 1.600 million standard cubic feet per day (MMSCFD) dan 150 MMSCFD melalui gas pipa, serta kondensat sebesar 35.000 barrels of condensate per day (BCPD).

Menurut dia, proyek Masela merupakan salah satu proyek besar yang akan menghasilkan kumulatif produksi pada periode 2027-2055 berupa gas 16,38 trillion standard cubic feet/TSCF (gross) atau 12,95 TSCF (sales) dan kondensat 255,28 million stock tank barrels (MMSTB).

"Total cadangan terbukti mencapai 18,54 TSCF dan investasi yang dibutuhkan mencapai 19,8 miliar dolar AS," ungkapnya.

Arifin melanjutkan saat ini beberapa aspek teknis, lingkungan, dan komersial sudah selesai dilaksanakan yang meliputi persetujuan original WP&B 2023 untuk implementasi proyek, pengadaan lahan di area nonhutan, kegiatan pemasaran, dan kajian amdal.

Beberapa hal yang akan dilaksanakan pada 2023 yakni tender FEED untuk offshore LNG, FPSO, SURF, and GEP, serta revisi 2 POD-I.

Selain itu, juga perlu dilakukan agar proyek Masela dapat berjalan antara lain menyelesaikan revisi kedua POD I Lapangan Abadi Masela dengan memasukkan skenario carbon capture storage (CCS) dan tambahan investasi antara 1,1-1,4 miliar dolar AS.

Inpex selaku operator telah menyampaikan surat final revisi kedua POD I dengan memasukkan CCS kepada SKK Migas pada 4 April 2023 dan memproses divestasi Shell untuk segera mendapatkan mitra baru.

"Calon pengganti Shell sedang dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan selesai pada Juni 2023," ujar Arifin.

Baca juga: ESDM: Pengambilalihan hak partisipasi Shell di Masela ada titik temu
Baca juga: Pemerintah bentuk konsorsium caplok saham Shell di Blok Masela
Baca juga: Moeldoko ingatkan Blok Masela harus perhatikan masyarakat terdampak