Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan usulan atau proposal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenai resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina tidak disampaikan dalam sebuah perundingan atau forum kenegaraan melainkan hanya sebuah seminar sehingga diperbolehkan.

“Dalam sebuah dialog, usulan-usulan boleh-boleh saja, Usulan saja kok, tetapi bukan dalam sebuah perundingan antarnegara, bukan. Jadi, ya saya melihat bagus-bagus saja,” kata Jokowi setelah Membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu.

Jokowi mengatakan sikap Indonesia terhadap konflik Rusia dan Ukraina sudah jelas, yakni pentingnya penghormatan kedaulatan, integritas teritorial negara lain, dan dorongan agar perang segera selesai.

Sikap Indonesia itu ditegaskan Jokowi saat bertemu langsung dengan Presiden Ukraina Volodymr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integrity, integritas teritorial dari negara lain, tetap dan tak akan berubah," ujarnya.

Jokowi mengaku sudah memanggil Prabowo terkait usulan resolusi konflik yang disampaikan Prabowo dalam diskusi di Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6).

Baca juga: Jokowi akan panggil Prabowo soal usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Usulan Prabowo tekankan solusi damai Rusia-Ukraina

"Dan waktu saya undang, Pak Prabowo, sama. Tak ada yang beda, bahwa dalam sebuah, dan itu bukan, bukan usulan dalam sebuah forum kenegaraan atau forum perundingan, itu seminar. Itu dialog," kata Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.

Prabowo menyampaikan setidaknya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".

"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu (3/6).

Usulan itu menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan Prabowo.

Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tapi ia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri."