Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mengatakan, kantor pusat beberapa perusahaan BUMN perlu direlokasi ke berbagai daerah di Indonesia agar peran BUMN sebagai agent of development dapat berjalan dengan optimal.

“Menurut saya untuk mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development, keberadaan lokasi kantor pusat ini harus disebar, tidak terpusat di Jakarta atau bahkan di Pulau Jawa,” kata Ariyo dalam Diskusi Publik Online Indef KEM-PPKF 2024 yang bertajuk "Perlukah PMN sebesar itu?" di Jakarta, Selasa.

Saat ini, tercatat ada 38 kantor pusat perusahaan BUMN dan 9 Perusahaan Umum (Perum) yang berlokasi di DKI Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut pun cukup bervariasi, mulai dari yang bergerak di industri Energi, Minyak dan Gas hingga Jasa Telekomunikasi dan Media.

Ariyo menjelaskan, jumlah kantor BUMN di DKI Jakarta dan di luar Jakarta jumlahnya terpaut jauh. Di Banten, terdapat 3 kantor BUMN, di Jawa Barat 7 BUMN dan 1 Perum, Jawa Timur 4 BUMN dan 1 Perum, serta DIY Yogyakarta hanya ada 1 BUMN. Sedangkan di luar pulau Jawa justru semakin sedikit. Di Sumatera Utara hanya terdapat 2 kantor BUMN, Sumatera Selatan 1 BUMN, Kepulauan Riau 1 BUMN, Nusa Tenggara Timur (NTT) 1 BUMN, serta Sulawesi Selatan hanya 1 BUMN.

Ia menilai, persebaran kantor-kantor pusat BUMN ke luar Jawa dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi sehingga BUMN mampu mewujudkan salah satu fungsinya sebagai Agent of Development secara maksimal.

"Kalau ingin mengatasi masalah ketimpangan, justru pemerintah perlu merelokasi kantor-kantor pusat BUMN ini ke luar Jawa, misalnya di Papua harus ada klaster BUMN di sana, kantor pusat di Sulawesi seharusnya juga ada," katanya.

Baca juga: Indef: Pemerintah perlu memilah klaster usaha BUMN yang masih relevan

Baca juga: Anggota DPR akui pembenahan BUMN sudah lebih baik